Kementerian HAM Pastikan Program MBG Berjalan Optimal di Papua Barat Daya
Kementerian HAM melakukan rapat koordinasi di Papua Barat Daya untuk memastikan Program MBG berjalan optimal, meskipun beberapa daerah masih dalam tahap persiapan.
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI baru-baru ini melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Tujuannya adalah untuk meninjau secara langsung implementasi Program Asta Cita Presiden, khususnya Program MBG (Magang Belajar dan Gizi), serta memastikan program tersebut berjalan dengan optimal di provinsi ke-38 ini. Rapat koordinasi ini diadakan di Sorong pada tanggal 23 April 2024.
Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menjelaskan bahwa kunjungannya ke Papua Barat Daya dilatarbelakangi oleh informasi mengenai keraguan di beberapa daerah di Papua terkait implementasi Program MBG. Oleh karena itu, Kementerian HAM melakukan investigasi langsung untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi di Papua Barat Daya. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan program berjalan lancar tanpa hambatan.
Hasilnya cukup menggembirakan. Setelah melakukan rapat koordinasi, Munafrizal Manan menyatakan apresiasinya karena beberapa kabupaten dan kota di Papua Barat Daya telah berhasil menjalankan Program MBG. Meskipun demikian, pertemuan tersebut juga mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam implementasi program ini.
Implementasi Program MBG di Papua Barat Daya
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan berbagai informasi terkait implementasi Program MBG, termasuk kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang dibahas adalah mengenai perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di Papua Barat Daya untuk mempermudah koordinasi. Selain itu, masalah pengadaan tanah untuk pembangunan dapur sehat juga menjadi sorotan, khususnya terkait hak ulayat.
Meskipun Kementerian HAM tidak terlibat langsung dalam aspek teknis Program MBG, informasi mengenai kendala-kendala tersebut akan disampaikan kepada BGN. Hal ini bertujuan agar implementasi program strategis ini dapat berjalan optimal. Fokus utama Kementerian HAM adalah memastikan setiap daerah tidak ragu terhadap Program MBG dan program ini dapat berjalan dengan baik.
Apresiasi diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya atas komitmennya dalam menjalankan Program MBG. Hal ini menunjukkan bahwa keraguan terhadap program tersebut di Papua Barat Daya dapat dikatakan tidak ada.
Kendala dan Tantangan ke Depan
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menjelaskan bahwa implementasi Program MBG baru berjalan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan. Tiga kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Maybrat, Raja Ampat, dan Tambrauw, masih dalam tahap persiapan dan menuju penerapan program tersebut. Pembangunan dapur sehat masih dalam proses di kabupaten-kabupaten tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga masih menunggu petunjuk teknis terkait kewenangan dan kebijakan anggaran untuk program ini. Meskipun demikian, Wakil Gubernur menegaskan bahwa beberapa daerah di provinsi tersebut telah mulai menjalankan Program MBG. Ke depannya, koordinasi dan penyelesaian kendala yang ada akan menjadi fokus utama untuk memastikan keberhasilan program.
Secara keseluruhan, rapat koordinasi ini menunjukkan komitmen Kementerian HAM dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memastikan Program MBG berjalan optimal. Meskipun terdapat beberapa kendala, upaya untuk mengatasi hambatan tersebut terus dilakukan agar manfaat program ini dapat dirasakan oleh masyarakat Papua Barat Daya.
