Kementerian Transmigrasi Bidik Pertumbuhan Ekonomi di 38 Provinsi
Kementerian Transmigrasi menargetkan pertumbuhan ekonomi di 38 provinsi Indonesia hingga 2025, dengan fokus pengembangan di Papua melalui revitalisasi kawasan transmigrasi.
Kementerian Transmigrasi membidik percepatan pertumbuhan ekonomi di 38 provinsi Indonesia hingga tahun 2025. Hal ini disampaikan langsung dari Wamena, Papua Pegunungan, pada Sabtu, 1 Januari 2024.
Setelah sempat dilebur dengan Kementerian Desa pada tahun 1999, Kementerian Transmigrasi kini kembali berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pembentukan kembali kementerian ini menandai komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan daerah.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Velix V. Wanggai, menekankan misi utama kementerian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. "Selain mendorong pembangunan ekonomi, peran kami adalah memaksimalkan potensi produktif berbagai daerah," tegas Wanggai.
Salah satu prioritas utama Kementerian Transmigrasi adalah percepatan pembangunan di Papua. "Kementerian ini berkomitmen membentuk masa depan Indonesia melalui inisiatif pembangunan besar di Papua," tambah Wanggai.
Lebih lanjut, Wanggai menjelaskan bahwa kementerian telah mengidentifikasi beberapa wilayah potensial di Papua. Dari 153 kawasan transmigrasi potensial di Indonesia, 10 di antaranya berada di Papua.
Beberapa lokasi tersebut antara lain Klamono (Sorong) dan Papua Selatan, termasuk Salor dan Muting. Wanggai optimistis, 10 kawasan transmigrasi ini akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan baru di Papua.
Potensi sektor unggulan juga telah diidentifikasi, seperti budidaya karet di Muting, serta pertanian pinang dan ubi jalar di Lere dan Senggi (Jayapura dan Keerom). Pembangunan berkelanjutan di wilayah-wilayah ini akan dijalankan secara kolaboratif dengan kementerian lain.
Dengan berdirinya kembali Kementerian Transmigrasi, fokus pembangunan di Papua akan terkonsentrasi pada revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Kementerian berkomitmen untuk memastikan kesuksesan program ini dengan mengoptimalkan sumber daya dan kolaborasi antar kementerian. Sasaran utama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, khususnya di Papua.
