Kepala Basarnas Bantah Praktik Kanibalisasi Alutsista SAR

Kepala Basarnas membantah tuduhan kanibalisasi alutsista SAR, menegaskan bahwa operasional tetap mengedepankan standar keselamatan meskipun anggaran terbatas pasca-pandemi COVID-19.

Jakarta, 6 Mei 2024 - Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Mohamad Syafi’i, dengan tegas membantah adanya praktik kanibalisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) SAR di lembaganya. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (6/5). Bantahan ini muncul sebagai respons atas pertanyaan Anggota Komisi V DPR RI, Muhamad Lokot Nasution, yang menyinggung dugaan tersebut.

Tuduhan kanibalisasi alutsista SAR ini menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Lokot Nasution, yang mendapatkan informasi ini dari mitra kerja Basarnas, menekankan pentingnya konfirmasi langsung kepada Kepala Basarnas. Ia berharap perawatan seluruh alutsista SAR, termasuk pesawat, kapal, dan mobil taktis, selalu sesuai spesifikasi dan siap digunakan dalam operasi kemanusiaan. Kekhawatirannya diungkapkan dengan pernyataan, "Jangan ada lagi anggota bapak yang menjadi korban." Pernyataan ini menyiratkan keprihatinan atas potensi risiko keselamatan akibat dugaan praktik kanibalisasi tersebut.

Syafi’i memberikan penjelasan rinci terkait pengelolaan alutsista SAR di tengah keterbatasan anggaran. Ia mengakui adanya penyesuaian operasional akibat efisiensi anggaran pasca-pandemi COVID-19, di mana anggaran Basarnas turun dari hampir Rp3 triliun menjadi sekitar Rp1 triliun. Namun, ia menegaskan bahwa Basarnas tetap memprioritaskan keselamatan dan tidak mengorbankan standar operasional.

Penjelasan Kepala Basarnas Terkait Dugaan Kanibalisasi Alutsista

Dalam rapat tersebut, Syafi’i secara tegas menyatakan, “Tidak ada yang kami kompromikan soal safety. Bila tidak memenuhi prosedur, maka operasi tidak akan kami laksanakan.” Ia membantah adanya praktik kanibalisasi antar-pesawat berbeda jenis. Menurutnya, pengalihan suku cadang hanya dilakukan antar-unit sejenis dan dalam satu sistem yang sama. Hal ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada.

Syafi’i menjelaskan bahwa Basarnas memiliki lebih dari 300 kapal berbagai ukuran dan sejumlah pesawat yang tersebar di beberapa kota, seperti Bogor, Surabaya, dan Tanjungpinang. Operasionalnya dibuat fleksibel, di mana jika satu unit sedang bertugas, unit lain yang sejenis siap menggantikannya sesuai skala prioritas dan kebutuhan di lapangan. Strategi ini diterapkan untuk memastikan kelancaran misi penyelamatan tanpa mengurangi standar keselamatan.

Meskipun anggaran terbatas, Syafi’i menekankan komitmen Basarnas dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik. Basarnas tetap bertekad untuk selalu siap merespons situasi darurat dengan kemampuan terbaiknya, sekalipun dengan sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan sebelumnya.

Konfirmasi Anggota Komisi V DPR RI dan Mitra Kerja Basarnas

Anggota Komisi V DPR RI, Muhamad Lokot Nasution, mengakui telah menerima informasi dugaan pemanfaatan silang komponen alutsista SAR dari mitra kerja Basarnas. Informasi inilah yang mendorongnya untuk mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Basarnas. Lokot menekankan pentingnya memastikan perawatan alutsista SAR sesuai spesifikasi agar selalu siap dan aman digunakan dalam berbagai operasi kemanusiaan.

Pernyataan Lokot Nasution yang meminta agar tidak ada lagi anggota Basarnas yang menjadi korban, menunjukkan keprihatinan serius terhadap potensi risiko keselamatan akibat kondisi alutsista yang mungkin tidak terawat dengan baik. Hal ini menjadi perhatian penting yang perlu ditindaklanjuti oleh Basarnas untuk memastikan keselamatan seluruh personelnya.

Kesimpulannya, Kepala Basarnas telah membantah tegas tuduhan kanibalisasi alutsista. Meskipun mengakui adanya efisiensi anggaran, Basarnas memastikan bahwa keselamatan dan standar operasional tetap menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran yang disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI.