KKP Luncurkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut untuk Ketahanan Pangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) untuk mendukung ketahanan pangan biru dan ekonomi laut berkelanjutan di Indonesia, dengan target operasional penuh pada 2026.

Jakarta, 16 Februari 2024 - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) sebagai langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Inisiatif ini difokuskan pada pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, mendukung ekonomi biru, dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.

Langkah Strategis Menuju Ketahanan Pangan Biru

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) KKP, Kusdiantoro, menjelaskan bahwa NSDL merupakan kebijakan berbasis data untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi laut berkelanjutan. Rapat Koordinasi Nasional Peta Jalan NSDL telah digelar untuk membahas implementasinya. Laut Indonesia memiliki peran vital dalam penyediaan pangan dan bahan baku industri, serta fungsi ekologis yang mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, tantangan seperti perubahan iklim dan eksploitasi berlebihan memerlukan pengelolaan yang terukur dan terkoordinasi.

NSDL dirancang sebagai sistem terintegrasi untuk membangun basis data akurat. Data ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan nasional dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut. Pengembangan NSDL melibatkan kolaborasi KKP dengan berbagai pihak, termasuk Bappenas, Kementerian Keuangan, BPS, BIG, Yayasan Rekam Nusantara (RNF), Global Ocean Accounts Partnership (GOAP), dan Blue Planet Fund dari Inggris. Kerja sama ini telah berlangsung sejak tahun 2020, dengan peluncuran NSDL di forum The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development pada tahun 2024.

Inisiatif Utama dalam Peta Jalan NSDL

Beberapa inisiatif utama dalam NSDL meliputi pilot project di 10 Kawasan Konservasi Nasional (termasuk Gili Matra, Raja Ampat, dan Laut Sawu), pengembangan Dasbor Interaktif NSDL untuk informasi real-time, dan Tabel Andalusia yang menyajikan data nilai ekonomi ekosistem pesisir. Selain itu, terdapat Sistem Dinamis NSDL untuk memprediksi dampak investasi terhadap ekosistem, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk NSDL, termasuk SNI Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan SNI Neraca Spasial Habitat Bentik Pesisir.

Arah Strategis Implementasi NSDL

Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Ditjen PKRL KKP, Firdaus Agung, menjelaskan peta jalan NSDL akan fokus pada beberapa aspek strategis. Pertama, penyelarasan NSDL dengan kebijakan nasional dan daerah, serta koordinasi lintas sektor. Kedua, pengembangan kapasitas dan platform pengetahuan terkait pengelolaan sumber daya laut. Ketiga, pembangunan basis data NSDL yang akurat dan terukur. Keempat, implementasi NSDL dalam berbagai tema, seperti konservasi, mitigasi perubahan iklim, jasa ekosistem, dan ekonomi kelautan. Dengan NSDL, Indonesia diharapkan semakin memperkuat pengelolaan sumber daya laut berbasis sains dan ekonomi biru.

Kolaborasi Global dan Target Jangka Panjang

Direktur Sekretariat Global Ocean Accounts Partnership (GOAP), Ben Milligan, menilai NSDL memperkuat komitmen Indonesia dalam pengelolaan laut berkelanjutan. Peta jalan NSDL dirancang bertahap dan modular, memungkinkan implementasi progresif di berbagai sektor. Targetnya meliputi operasional penuh pada 2026, integrasi dalam pengambilan keputusan pada 2029, dan transformasi kebijakan menuju pembangunan laut berkelanjutan pada 2045. NSDL juga mengadopsi pendekatan Beyond GDP, menggabungkan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fleksibilitas implementasi akan mendukung pemantauan karbon biru, pengurangan polusi plastik, dan konservasi ekosistem.

Ketua Yayasan Rekam Nusantara, Irfan Yulianto, menyatakan komitmen dalam mendukung implementasi NSDL. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menekankan perluasan kawasan konservasi laut sebagai strategi menjaga keberlanjutan ekosistem dan mendukung ekonomi biru serta ketahanan pangan biru di Indonesia. Dengan kolaborasi berbagai pihak, diharapkan target perlindungan 30 persen wilayah laut untuk konservasi hingga tahun 2045 dapat tercapai, sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi biru untuk kesejahteraan masyarakat.