KKP Perkuat Pengawasan di Perairan Barat Sumatera: Dua Kapal Baru Patroli Wilayah Rawan Ilegal Fishing
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah satu kapal pengawas baru di perairan barat Sumatera untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal dan melindungi sumber daya kelautan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan pengawasan di perairan barat Sumatera untuk mencegah praktik penangkapan ikan ilegal yang merugikan negara. Langkah ini diambil karena wilayah tersebut rawan aktivitas kapal-kapal ilegal. Penguatan pengawasan ini melibatkan penambahan armada kapal patroli dan peningkatan intensitas patroli di laut.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menjelaskan bahwa sebelumnya pengawasan di perairan barat Sumatera hanya mengandalkan satu kapal, yaitu Kapal Hiu 12 dari Pangkalan PSDKP Lampulo. Wilayah pengawasan yang luas, mencakup perairan Aceh, Sibolga, Sumatera Barat, hingga Bengkulu, membuat pengawasan menjadi kurang optimal.
"Wilayah barat pulau Sumatera itu menjadi salah satu perairan yang juga berpotensi terjadi aktivitas kapal-kapal ilegal di wilayah barat Indonesia," kata Ipunk di Jakarta, Senin (14/4).
Penguatan Armada Kapal Pengawas
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, KKP menambah satu armada kapal pengawas baru, yaitu Kapal Hiu Macan 05. Penambahan ini bertujuan meningkatkan intensitas patroli dan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal. Dengan dua kapal pengawas yang beroperasi, diharapkan potensi pelanggaran hukum oleh kapal-kapal asing maupun domestik tanpa izin dapat ditekan.
Kapal Hiu Macan 05 akan berpatroli bersama Kapal Hiu 12 untuk mengawasi wilayah perairan yang sangat luas tersebut. Dengan adanya dua kapal, diharapkan jangkauan pengawasan dapat lebih maksimal dan respon terhadap pelanggaran dapat lebih cepat.
Peningkatan pengawasan ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku penangkapan ikan ilegal. Hal ini penting untuk melindungi sumber daya kelautan Indonesia dan menjamin keberlanjutannya untuk generasi mendatang.
"Hal ini penting dilakukan untuk memperkuat pengawasan di wilayah perairan barat pulau Sumatera," tegas Ipunk.
Komitmen KKP dalam Menjaga Kedaulatan Laut
Dengan penguatan armada dan sistem pengawasan, KKP menegaskan komitmennya untuk menjaga kedaulatan laut nasional dan memastikan kelestarian sumber daya perikanan. Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan.
KKP berharap, dengan adanya peningkatan pengawasan ini, praktik penangkapan ikan ilegal dapat ditekan secara signifikan. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara dan pelestarian lingkungan laut Indonesia.
Selain penambahan kapal, KKP juga terus berupaya meningkatkan teknologi dan sistem pengawasan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal di laut. Kerjasama dengan instansi terkait dan negara tetangga juga terus ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan perbatasan maritim.
Dengan strategi pengawasan yang komprehensif ini, KKP optimis dapat melindungi kekayaan laut Indonesia dan menjamin keberlanjutan sektor perikanan nasional.
