KKP Perkuat Pengawasan Laut: Tambah Kapal Pengawas di Perairan Barat Sumatera
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah satu kapal pengawas, Hiu Macan 05, di perairan barat Sumatera untuk memperkuat pengawasan dan mencegah aktivitas ilegal.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan upaya pengawasan di perairan barat Pulau Sumatera dengan menambah satu unit kapal pengawas. Penambahan armada ini diumumkan langsung oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, pada Kamis, 10 April, di Banda Aceh. Langkah ini diambil untuk mengamankan wilayah perbatasan dan jalur pelayaran internasional yang rawan aktivitas ilegal.
Menurut keterangan tertulis yang diterima di Banda Aceh, penambahan kapal pengawas Hiu Macan 05 merupakan respons terhadap potensi aktivitas kapal-kapal ilegal di wilayah tersebut. Pung Nugroho Saksono, yang juga didampingi Komisi IV DPR RI saat meninjau SKPT Sabang, Aceh, menekankan pentingnya penguatan pengawasan di perairan yang menjadi tanggung jawab Pangkalan PSDKP Lampulo.
Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo meliputi perairan barat Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sebelumnya, pangkalan ini hanya mengandalkan satu kapal pengawas, Hiu 12. Dengan tambahan Hiu Macan 05, diharapkan pengawasan terhadap aktivitas pencurian ikan dan pelanggaran lainnya dapat ditingkatkan secara signifikan.
Penguatan Pengawasan di Perairan Barat Sumatera
Penambahan kapal pengawas Hiu Macan 05 merupakan bagian dari komitmen KKP untuk mengamankan perairan Indonesia, khususnya di wilayah barat Sumatera yang merupakan perairan perbatasan dan jalur pelayaran internasional. Hal ini juga sejalan dengan upaya peningkatan ekonomi sektor perikanan di daerah terluar Indonesia, seperti yang telah dilakukan melalui kerja sama pembangunan Pelabuhan Perikanan Le Meulee di SKPT Sabang dengan Pemerintah Jepang.
Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, menyatakan bahwa "KKP menambah satu armada kapal pengawas Hiu Macan 05 pada tahun ini. Penambahan kapal untuk memperkuat pengawasan di perairan barat Pulau Sumatera." Beliau juga menjelaskan bahwa wilayah perairan barat Sumatera berpotensi tinggi untuk aktivitas ilegal, sehingga penambahan kapal pengawas sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan di lapangan.
Dengan adanya penambahan kapal ini, diharapkan patroli dan pengawasan di perairan tersebut akan lebih efektif dan efisien. Hal ini akan membantu mencegah berbagai aktivitas ilegal yang dapat merugikan negara dan merusak ekosistem laut.
"Kami tambah satu kapal pengawas di bawah kendali Pangkalan PSDKP Lampulo yang sebelumnya hanya satu kapal pengawas Hiu 12," kata Pung Nugroho Saksono.
Kerja Sama Internasional dan Peningkatan Ekonomi
Langkah KKP ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Kerja sama dengan Pemerintah Jepang dalam pembangunan Pelabuhan Perikanan Le Meulee di SKPT Sabang merupakan bukti nyata upaya peningkatan perekonomian sektor perikanan di wilayah terluar Indonesia. Namun, peningkatan infrastruktur ini harus diimbangi dengan penguatan pengawasan untuk mencegah pencurian ikan dan aktivitas ilegal lainnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah menekankan pentingnya pengawasan yang ketat di perairan perbatasan. Oleh karena itu, KKP melalui Direktorat Jenderal PSDKP terus berupaya meningkatkan kapasitas pengawasan untuk memastikan aktivitas perikanan di wilayah tersebut berjalan sesuai aturan dan berkelanjutan.
Dengan adanya penambahan kapal pengawas, diharapkan potensi ekonomi sektor perikanan di wilayah tersebut dapat lebih dioptimalkan, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut Indonesia.
Penguatan pengawasan ini juga diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi nelayan lokal dan mencegah persaingan yang tidak sehat dengan pelaku perikanan ilegal.
Kesimpulan
Penambahan kapal pengawas di perairan barat Sumatera merupakan langkah strategis KKP dalam mengamankan wilayah perbatasan, mencegah aktivitas ilegal, dan mendukung peningkatan ekonomi sektor perikanan. Kerja sama internasional dan peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan sektor perikanan Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkeadilan.
