Puan Maharani: Jaga Kedaulatan Laut Indonesia, Tangkap Kapal Asing Nakal!

Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam pencurian ikan ilegal di Laut Natuna Utara dan mendesak penegakan hukum serta perlindungan nelayan Indonesia.

Jakarta, 29 April 2024 - Penangkapan dua kapal ikan Vietnam yang mencuri ikan di Laut Natuna Utara kembali menyoroti isu kedaulatan maritim Indonesia. Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan tegas menyatakan bahwa aktivitas ilegal fishing ini bukan hanya pencurian ikan biasa, melainkan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kejadian ini terjadi pada 14 April 2024, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) berhasil menangkap dua kapal Vietnam, 936 TS dan 5762 TS, yang kedapatan menggunakan alat tangkap trawl dan telah mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Puan Maharani menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara dan melindungi nelayan Indonesia dari praktik ilegal tersebut.

Kerugian negara akibat aksi ilegal fishing ini diperkirakan mencapai Rp 152,8 miliar. Selain kerugian ekonomi, praktik ini juga berdampak buruk terhadap lingkungan laut Indonesia karena penggunaan alat tangkap trawl yang merusak ekosistem terumbu karang dan habitat ikan. "Ini bukan kejahatan ekonomi semata, melainkan juga kejahatan ekologis," tegas Puan Maharani.

Pencurian Ikan Ilegal: Ancaman terhadap Kedaulatan dan Ekosistem Laut

Puan Maharani mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Tidak hanya itu, Puan juga menekankan pentingnya memberikan dukungan lebih besar kepada nelayan lokal, termasuk bantuan armada dan jaminan pasar.

Nelayan Indonesia, khususnya di Natuna, telah berjuang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari cuaca ekstrem hingga minimnya subsidi bahan bakar. Kini, mereka juga harus menghadapi ancaman dari kapal asing yang mengeksploitasi laut Indonesia. "Nelayan Natuna selama ini sudah bertahan di tengah berbagai tekanan cuaca ekstrem, keterbatasan fasilitas, hingga minimnya subsidi bahan bakar. Kini mereka juga harus menghadapi kenyataan bahwa laut tempat mereka menggantungkan harapan justru dieksploitasi oleh kapal asing," ungkap Puan.

Puan juga menyoroti perlunya penguatan sistem pengawasan laut melalui teknologi satelit dan integrasi antar lembaga seperti Bakamla, TNI AL, dan KKP. Sistem pencegahan yang efektif dinilai lebih penting daripada hanya bereaksi setelah kejadian. "Pencegahan adalah kunci. Tidak bisa lagi kita menunggu kejadian serupa terulang lagi," tegasnya.

Penguatan Keamanan Maritim dan Koordinasi Antar Lembaga

Lebih lanjut, Puan Maharani mempertanyakan keamanan maritim terkait penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan negara lain. Ia menekankan pentingnya penguatan kehadiran militer Indonesia di wilayah ZEE untuk mencegah potensi konflik dan menjaga keamanan lalu lintas kapal asing.

Ia juga menekankan perlunya koordinasi yang lebih kuat antar lembaga pemerintah untuk menjaga kedaulatan Indonesia di perairan Natuna Utara. "Kedaulatan harus ditegakkan melalui tindakan nyata, terutama di wilayah perbatasan yang rawan seperti Natuna," kata Puan.

Kesimpulannya, kasus penangkapan kapal ikan Vietnam di Natuna Utara menjadi pengingat pentingnya menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, dan dukungan bagi nelayan lokal merupakan langkah krusial untuk melindungi kekayaan laut Indonesia dan kedaulatan negara.