Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemerintah RI Segera Harmonisasi Desain Proyek Tembok Laut Raksasa
Pemerintah RI Segera Harmonisasi Desain Proyek Tembok Laut Raksasa

Menko PMK Agus Harimurti Yudhoyono menginisiasi harmonisasi desain proyek tembok laut raksasa untuk mengatasi kenaikan permukaan air laut di pantai utara Jawa, dengan perkiraan biaya Rp123 triliun untuk fase pertama.

Menko IPK Harmonisasi Konsep Giant Sea Wall: Solusi Berkelanjutan untuk Pesisir Jakarta?
Menko IPK Harmonisasi Konsep Giant Sea Wall: Solusi Berkelanjutan untuk Pesisir Jakarta?

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, siap harmonisasikan berbagai konsep Giant Sea Wall untuk melindungi pesisir Jakarta dari kenaikan permukaan air laut.

Kemenko IPK: Koordinasi Proyek Giant Sea Wall Terus Berjalan
Kemenko IPK: Koordinasi Proyek Giant Sea Wall Terus Berjalan

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait proyek Giant Sea Wall untuk melindungi pantai dan meningkatkan nilai ekonomi.

Kementerian PU dan Kemenko IPK Bahas Konsep Besar Giant Sea Wall: Lebih dari Sekadar Tanggul
Kementerian PU dan Kemenko IPK Bahas Konsep Besar Giant Sea Wall: Lebih dari Sekadar Tanggul

Kementerian PU dan Kemenko IPK sedang mendiskusikan konsep pengembangan Giant Sea Wall yang tidak hanya fokus pada perlindungan pantai, tetapi juga peningkatan nilai ekonomi kawasan.

KKP Segel Proyek Terminal dan Reklamasi Ilegal di Kepri: Ancaman Ekologi dan Nelayan Terancam
KKP Segel Proyek Terminal dan Reklamasi Ilegal di Kepri: Ancaman Ekologi dan Nelayan Terancam

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel proyek pembangunan terminal khusus dan reklamasi ilegal di Lingga, Kepri, yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan nelayan.

KKP Tekankan Pentingnya KKPRL untuk Dukung KEK Morotai
KKP Tekankan Pentingnya KKPRL untuk Dukung KEK Morotai

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan pelaku usaha agar mengantongi KKPRL untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai demi keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Proyek Tanggul Laut Raksasa di Pesisir Utara Jawa Dilanjutkan
Proyek Tanggul Laut Raksasa di Pesisir Utara Jawa Dilanjutkan

Menteri PU memastikan proyek tanggul laut raksasa sepanjang 946 km di pesisir utara Jawa akan dilanjutkan untuk mencegah banjir dan penurunan tanah di Jakarta dan sekitarnya.

Indonesia Bangun Tembok Laut Raksasa di Pantura: Proyek Strategi Nasional
Indonesia Bangun Tembok Laut Raksasa di Pantura: Proyek Strategi Nasional

Pemerintah Indonesia berencana membangun tembok laut raksasa sepanjang 946 kilometer di Pantura Jawa untuk mitigasi penurunan tanah dan menjadi proyek strategis nasional.

Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Pesisir Pantura Jawa: Proyek
Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Pesisir Pantura Jawa: Proyek "Giant Sea Wall" Segera Direalisasikan

Pemerintah berencana membentuk satgas untuk menangani kawasan pesisir Pantura Jawa, termasuk proyek "giant sea wall" sepanjang 946 km yang melibatkan investasi besar dan kerjasama dengan swasta.

AHY Dorong Proyek Tanggul Laut Raksasa untuk Lindungi Pesisir Indonesia
AHY Dorong Proyek Tanggul Laut Raksasa untuk Lindungi Pesisir Indonesia

Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pembangunan Giant Seawall untuk melindungi pesisir Indonesia dari dampak krisis iklim dan cuaca ekstrem.

Pagar Laut Ilegal Tangerang: Di Luar PSN, KKP Lanjutkan Investigasi
Pagar Laut Ilegal Tangerang: Di Luar PSN, KKP Lanjutkan Investigasi

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan pembangunan pagar laut 30,16 km di perairan Tangerang berada di luar Proyek Strategis Nasional dan KKP terus melakukan investigasi untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

KKP
Proyek Tanggul Laut Raksasa: Kajian Ulang atas Studi Kelayakan
Proyek Tanggul Laut Raksasa: Kajian Ulang atas Studi Kelayakan

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kajian ulang studi kelayakan proyek tanggul laut raksasa di Pantura Jawa, yang diperkirakan menelan biaya Rp123 triliun untuk 8 tahun, demi memastikan kelayakan dan keberlanjutan proyek.