Komnas PA Banten Desak Kasasi Kasus Ayah Cabuli Anak
Komnas PA Banten mendorong kasasi atas putusan bebas terdakwa kasus pencabulan anak di Pengadilan Negeri Serang, mendesak penegakan hukum yang adil bagi korban.
Serang, 17 Januari 2025 - Putusan bebas Pengadilan Negeri Serang terhadap seorang ayah (MS, 46 tahun) yang dituduh mencabuli anak kandungnya sendiri telah memantik reaksi keras dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Provinsi Banten. Komnas PA mendesak aparat penegak hukum untuk mengajukan kasasi atas putusan kontroversial tersebut.
Ketua Komnas PA Banten, Hendry Gunawan, menyatakan bahwa langkah kasasi sangat krusial. Bukan hanya untuk memastikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk memperkuat komitmen bersama dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Keputusan ini, menurut Hendry, sangat penting dalam menjaga semangat para pejuang perlindungan anak dan menunjukkan bahwa keadilan tetap dapat ditegakkan.
Lebih lanjut, Hendry mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan aktif mendukung anak-anak korban kekerasan. Ia menekankan bahwa putusan ini seharusnya menjadi pengingat pentingnya perjuangan untuk keadilan bagi anak-anak, generasi penerus yang berhak mendapatkan lingkungan aman dan penuh kasih sayang. Keadilan, kata Hendry, tidak hanya soal hukum, melainkan juga menjaga harapan dan keberanian anak-anak korban.
Komnas PA berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan anak dan memastikan suara mereka didengar. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respon atas vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Serang terhadap terdakwa MS, warga Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang. Majelis hakim yang diketuai oleh Hery Cahyono menyatakan terdakwa bebas dari seluruh dakwaan karena telah ada kesepakatan damai antara terdakwa dan korban.
Pertimbangan majelis hakim didasarkan pada surat perdamaian tertulis yang dibuat pada 9 Mei 2024. Surat tersebut telah disampaikan ke berbagai pihak, termasuk Kapolres Serang, Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Serang, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menariknya, dalam persidangan bulan November 2024, korban (yang saat kejadian berusia 17 tahun) membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa cerita pencabulan tersebut adalah bohong. Korban mengaku berbohong karena merasa kurang diperhatikan.
Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 3 dan 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, Komnas PA Banten tetap teguh pada pendiriannya untuk memperjuangkan keadilan bagi korban dan mendesak upaya hukum selanjutnya melalui jalur kasasi.
Kasus ini menyoroti kompleksitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pertimbangan perdamaian, meskipun secara formal terpenuhi, menimbulkan pertanyaan besar terkait perlindungan terbaik bagi korban dan penegakan hukum yang konsisten. Komnas PA berharap kasus ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan kasus serupa di masa mendatang.
