Kompolnas Desak Polri Tindak Tegas Oknum Polisi Pemerasan di Semarang
Kompolnas meminta tindakan tegas terhadap dua oknum polisi Polrestabes Semarang yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga sipil, dengan proses hukum dan kode etik sedang berjalan.
Dua oknum polisi di Polrestabes Semarang diduga melakukan pemerasan terhadap warga sipil. Peristiwa yang terjadi Jumat (31/1) malam di sekitar Jalan Hasanudin, Semarang, ini kini tengah menjadi sorotan publik dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Kompolnas mendesak Polri untuk menindak tegas kedua oknum tersebut. Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, menyatakan, "Kalau terbukti melakukan pelanggaran etik, disidang etik biar dijatuhi hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya." Langkah tegas ini diharapkan mencegah kejadian serupa terulang dan menunjukkan komitmen Polri pada perbaikan.
Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol. M. Syahduddi, membenarkan adanya proses hukum dan kode etik terhadap dua anggotanya dan seorang warga sipil. Meskipun belum mengungkap identitas oknum polisi, keduanya telah ditempatkan khusus atau ditahan selama 21 hari. Kasus ini juga ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.
Menurut keterangan Kapolrestabes, tidak akan ada toleransi terhadap penyimpangan atau pelanggaran anggota Polri. Video beredar memperlihatkan warga mengerubungi mobil merah setelah seorang perempuan berteriak minta tolong. Penumpang mobil yang mengaku polisi itu kemudian diminta keluar oleh warga.
Peristiwa pemerasan ini menjadi perhatian serius Kompolnas. Tindakan tegas yang diambil Polri diharapkan bisa memulihkan kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen untuk bersih dari praktik-praktik koruptif. Proses hukum dan kode etik yang transparan dan adil sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku.
Dengan adanya kejadian ini, diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota Polri untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Pentingnya penegakan hukum internal yang konsisten dan tanpa pandang bulu perlu dijaga agar kepercayaan publik terhadap institusi Polri tetap terpelihara.
Kasus ini menjadi bukti pentingnya pengawasan internal dan akuntabilitas dalam tubuh Polri. Kejadian ini juga menunjukkan urgensi untuk terus meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi personel Polri untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Transparansi dalam proses hukum yang sedang berlangsung menjadi kunci penting untuk memastikan keadilan ditegakkan.
