Korupsi Pajak Aceh Barat: Negara Rugi Rp523,6 Juta, Tersangka Terancam Hukuman Berat

Kejari Aceh Barat serahkan berkas kasus korupsi pajak daerah senilai Rp523,6 juta ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan tersangka seorang bendahara yang diduga menggelapkan pajak untuk kepentingan pribadi.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat resmi melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi pajak daerah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp523,6 juta. Perkara tersebut melibatkan CN, Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat, sebagai tersangka. Pelimpahan berkas dilakukan pada Jumat, 25 April 2024, di Banda Aceh.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Aceh Barat, Taqdirullah, menjelaskan bahwa CN diduga melakukan penyelewengan dana pajak daerah antara tahun 2022 hingga 2023. Tersangka diduga tidak mengelola penerimaan pajak daerah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ia diduga menggunakan uang pajak tersebut untuk kepentingan pribadi, tanpa menyetorkan ke kas daerah.

"Hari ini, kami melimpahkan perkara tindak pidana korupsi pajak daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat. Pelimpahan guna proses persidangan," ujar Taqdirullah dalam keterangannya di Banda Aceh. Kejari Aceh Barat telah menyelesaikan proses penyidikan dan kini menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Korupsi Pajak Daerah Aceh Barat: Kronologi dan Kerugian Negara

Berdasarkan hasil penyidikan, CN selaku bendahara diduga telah menyalahgunakan jabatannya dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak ke kas daerah. Uang tersebut kemudian digunakan untuk keperluan pribadi tersangka. Besarnya kerugian negara akibat tindakan CN telah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat dan mencapai angka Rp523,6 juta.

Taqdirullah menambahkan bahwa perbuatan CN tersebut melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, dan Pasal 8 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b.

Akibat perbuatannya, CN terancam hukuman pidana penjara yang cukup berat. Kejari Aceh Barat telah mempersiapkan jaksa penuntut umum, saksi-saksi, dan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung proses persidangan mendatang. Kini, pihak Kejari menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal persidangan selanjutnya.

Langkah Kejari Aceh Barat Selanjutnya

Setelah melimpahkan berkas perkara, Kejari Aceh Barat menyatakan siap menghadapi proses persidangan. Mereka telah menyiapkan seluruh bukti dan saksi yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan tersangka. Proses persidangan ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan efek jera bagi pelaku korupsi.

Kejari Aceh Barat juga berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pengelola keuangan daerah agar lebih teliti dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi.

Dengan adanya pelimpahan berkas perkara ini, publik menantikan proses persidangan yang transparan dan adil. Diharapkan pengadilan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan bukti dan fakta yang ada, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi tersangka.

Kejari Aceh Barat berkomitmen untuk terus memberantas korupsi di wilayah Aceh Barat. Mereka akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap setiap kasus korupsi yang ditemukan.

Kesimpulan

Kasus korupsi pajak di Aceh Barat ini menjadi bukti pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kerugian negara yang cukup besar menjadi dampak nyata dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan keadilan dan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.