Kejari Lombok Tengah Gandeng Ahli Pidana Usut Korupsi Pajak Penerangan Jalan

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berkoordinasi dengan ahli pidana dari Jakarta untuk mengusut dugaan korupsi pajak penerangan jalan (PPJ) periode 2019-2023, yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tengah gencar menyelidiki dugaan korupsi pajak penerangan jalan (PPJ) yang terjadi antara tahun 2019 hingga 2023. Langkah terbaru yang diambil adalah menggandeng ahli pidana dari Jakarta untuk memperkuat penyelidikan. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah, I Made Juri Imanu, pada Senin, 20 Januari 2024.

Kerjasama dengan Ahli Pidana dan Auditor

Menurut Made Juri, koordinasi dengan ahli pidana dari Jakarta merupakan bagian penting dalam proses pengungkapan kasus ini. Setelah koordinasi dengan ahli pidana rampung, tahap selanjutnya adalah bekerja sama dengan auditor untuk menghitung potensi kerugian negara. Meskipun belum dipastikan siapa auditor yang akan bermitra, Made Juri menyebutkan bahwa penghitungan kerugian negara (PKKN) sementara akan dilakukan oleh auditor dari NTB.

Langkah-langkah Investigasi

Kepala Kejari Lombok Tengah, Nurintan Sirait, sebelumnya menjelaskan bahwa dalam upaya menelusuri kerugian keuangan negara, pihaknya telah berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. Selain itu, untuk memperkuat bukti, penyidik juga telah melibatkan ahli pidana dari Universitas Mataram. Proses penyidikan yang dimulai tahun 2024 ini telah mencakup pengumpulan keterangan dari berbagai pihak terkait, khususnya pejabat di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan PLN.

Fokus pada PAD, Bukan PNBP

Nurintan Sirait menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi ini berfokus pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait pajak penerangan jalan, dan bukan merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Keputusan untuk meningkatkan status penanganan kasus ini ke tahap penyidikan telah mempertimbangkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Kesimpulan

Kasus dugaan korupsi pajak penerangan jalan di Lombok Tengah terus bergulir. Dengan melibatkan ahli pidana dan auditor, Kejari Lombok Tengah berupaya untuk mengungkap secara tuntas kasus ini dan memastikan pertanggungjawaban atas potensi kerugian keuangan negara. Kolaborasi antar lembaga dan keahlian dari berbagai bidang menjadi kunci dalam proses penegakan hukum ini.