KPAI Usul Sekolah Rakyat Atasi Masalah 4,2 Juta Anak Indonesia Putus Sekolah
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap Program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan 4,2 juta anak Indonesia yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Jakarta, 20 Maret 2024 - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan Program Sekolah Rakyat sebagai solusi mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka mengejutkan: 4,2 juta anak Indonesia tidak bersekolah. Angka ini terdiri dari 500 ribu anak yang belum pernah bersekolah, 500 ribu anak putus sekolah pada tahun 2023, dan 3,2 juta anak yang telah putus sekolah di tahun-tahun sebelumnya. Berbagai faktor menyebabkan hal ini, mulai dari kemiskinan, akses terbatas, hingga kekerasan dan eksploitasi anak.
Anggota KPAI Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Budaya, dan Agama, Aris Adi Leksono, menyatakan harapannya agar Program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi optimal. "KPAI berharap program ini dapat menjadi solusi pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak Indonesia. Karena faktanya masih banyak anak Indonesia tidak sekolah atau putus sekolah. Oleh karena itu program ini harus memiliki konsep dan tata kelola yang komprehensif agar tujuan utamanya tercapai secara optimal dan berdampak luas," ujar Aris.
Namun, KPAI juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang agar program ini tidak tumpang tindih dengan program pendidikan lain yang sudah ada. Aris menekankan perlunya sinergi antar kementerian agar Sekolah Rakyat tidak justru melemahkan sistem pendidikan yang telah berjalan. "Jangan sampai hadirnya Sekolah Rakyat malah mendislokasi layanan pendidikan yang sudah berjalan, seperti jalur afirmasi dalam SPMB atau pendidikan non-formal, seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)," tegasnya.
Tantangan dan Solusi Program Sekolah Rakyat
Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan tata kelola yang baik dan terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. KPAI menekankan pentingnya menghindari tumpang tindih dengan program pendidikan lain yang sudah ada, seperti jalur afirmasi dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) atau pendidikan non-formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Hal ini memerlukan koordinasi yang kuat antar kementerian terkait agar kebijakan Sekolah Rakyat tidak melemahkan sistem pendidikan yang sudah ada.
Selain itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Guru dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, terutama anak-anak dengan kerentanan khusus. Pemerintah perlu merancang profil lulusan yang menjamin keberlanjutan pendidikan mereka hingga mampu mandiri dan berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat.
KPAI juga menyoroti pentingnya mengatasi berbagai faktor penyebab anak putus sekolah. Faktor ekonomi, keterbatasan akses, kekerasan, dan eksploitasi anak perlu ditangani secara komprehensif. Program Sekolah Rakyat harus mampu menjangkau anak-anak dari berbagai latar belakang dan kondisi, memberikan dukungan yang dibutuhkan, dan memastikan keberlanjutan pendidikan mereka.
Perencanaan yang Matang untuk Masa Depan Pendidikan Indonesia
Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi solusi strategis dalam memenuhi hak pendidikan seluruh anak Indonesia. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi antar kementerian, kualitas SDM, dan penanganan komprehensif terhadap faktor-faktor penyebab anak putus sekolah. KPAI berharap program ini dapat memberikan dampak luas dan signifikan bagi jutaan anak Indonesia yang membutuhkan akses pendidikan.
KPAI menekankan pentingnya penyiapan guru dan tenaga kependidikan yang kompeten. Mereka harus memiliki kemampuan untuk menangani anak-anak dengan berbagai kerentanan, termasuk anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak penyandang disabilitas, dan anak-anak korban kekerasan. Selain itu, kurikulum yang diterapkan juga harus relevan dan mampu memenuhi kebutuhan belajar anak-anak.
Secara keseluruhan, Program Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah putus sekolah di Indonesia. Namun, kesuksesannya bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi antar lembaga, dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. KPAI berharap program ini dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh anak Indonesia.
