KPK dan IDI Jalin Kerja Sama Cegah Korupsi di Sektor Kesehatan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) resmi bekerja sama mencegah korupsi di sektor kesehatan, khususnya praktik klaim fiktif BPJS Kesehatan.
Jakarta, 10 Februari 2024 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) resmi menjalin kerja sama strategis untuk mencegah praktik korupsi di sektor kesehatan. Kolaborasi ini difokuskan pada pencegahan fraud, terutama dalam klaim pembayaran BPJS Kesehatan. Langkah ini penting mengingat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang krusial bagi masyarakat.
Perangi Klaim Fiktif BPJS Kesehatan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan fokus utama kerja sama ini adalah memberantas klaim pembayaran fiktif atau yang dikenal sebagai phantom billing. "Fraud yang kami bidik saat ini adalah phantom billing," tegas Pahala. "Klaim fiktif 100 persen, di mana pasien, pengobatan, dan obat-obatannya tidak ada," tambahnya menjelaskan jenis kecurangan yang menjadi target utama.
KPK menyadari pentingnya peran IDI dalam upaya ini. Sebagai organisasi profesi dokter terbesar di Indonesia, IDI memiliki akses dan pemahaman mendalam terhadap praktik di lapangan. Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dan mencegah potensi penyelewengan dana BPJS Kesehatan.
Klarifikasi dan Definisi Fraud yang Adil
Ketua Umum IDI, Moh. Adib Khumaidi, menyambut baik kerja sama ini. Meskipun komunikasi antara IDI dan KPK selama ini berjalan baik, Adib menekankan pentingnya penyamaan persepsi mengenai definisi fraud dalam konteks layanan kesehatan. "Penyamaan pandangan mengenai fraud atau penggelapan di sektor layanan kesehatan, terutama BPJS, perlu segera dilakukan agar tidak merugikan salah satu pihak dan berkeadilan," ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum IDI Terpilih, Slamet Budiarto. Ia menyoroti perlunya mekanisme klarifikasi yang jelas dan adil untuk menghindari dampak negatif yang meluas. "Jika ini tidak segera diluruskan, efeknya akan panjang dan berimbas kepada pengguna BPJS, yaitu masyarakat, dokter sebagai pemberi layanan, dan rumah sakit sebagai fasilitas kesehatannya," paparnya.
Tindak Tegas Oknum Dokter yang Bermasalah
PB IDI menegaskan komitmennya untuk menindak tegas anggota yang terlibat dalam penipuan, pemalsuan layanan kesehatan, atau klaim fiktif. Kerja sama ini bukan hanya tentang pencegahan, tetapi juga penegakan hukum terhadap oknum yang menyalahgunakan profesi kedokteran untuk kepentingan pribadi.
Kerja Sama Jangka Panjang KPK dan IDI
Kerja sama antara KPK dan IDI bukanlah hal baru. Selama 15 tahun terakhir, kedua lembaga ini telah menjalin kolaborasi, salah satunya dalam proses pemeriksaan kesehatan tersangka korupsi. Rekomendasi kesehatan dari IDI menjadi pertimbangan penting KPK dalam menentukan penahanan tersangka. Setidaknya 12 tahanan korupsi, termasuk Setya Novanto (2017), Lukas Enembe (2022), dan Ahmad Taufik (2024), telah menjalani proses pemeriksaan kesehatan yang melibatkan IDI.
Kesimpulan
Kerja sama KPK dan IDI dalam mencegah korupsi di sektor kesehatan merupakan langkah signifikan dalam menjaga integritas program JKN. Dengan fokus pada pencegahan fraud, khususnya phantom billing, dan penegakan hukum terhadap oknum yang bermasalah, diharapkan program JKN dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kolaborasi ini juga menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan sistem kesehatan yang transparan dan akuntabel.