KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi LPEI, Negara Rugi Miliaran Rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Jimmy Masrin dan Susi Mira Dewi, dua tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 18,07 juta dolar AS dan Rp594,144 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Penahanan dilakukan pada Kamis, 20 Maret 2025, terhadap Jimmy Masrin (JM), Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal dan Komisaris Utama PT Petro Energy (PE), serta Susi Mira Dewi Sugiarta (SMD), Direktur Keuangan PT PE. Kedua tersangka ditahan di Cabang Rutan Kelas I Jakarta Timur selama 20 hari, mulai 20 Maret hingga 8 April 2025. Kasus ini bermula dari dugaan benturan kepentingan dan pemalsuan dokumen yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat signifikan.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK menjelaskan kronologi kasus tersebut. Ia menyatakan bahwa kasus ini berawal dari adanya dugaan benturan kepentingan antara Direktur LPEI dengan debitur dari PT PE. Kesepakatan awal yang dilakukan untuk mempermudah proses pemberian kredit diduga menjadi titik awal terjadinya penyimpangan.

Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa meskipun ada informasi dari bawahan di LPEI yang menyatakan bahwa debitur tidak layak menerima kredit, Direktur LPEI tetap memerintahkan pencairan kredit. Hal ini terjadi karena adanya conflict of interest (CoI) atau benturan kepentingan yang telah disepakati sebelumnya. Ketidakpatuhan terhadap prosedur dan kontrol yang seharusnya dilakukan dalam proses pemberian kredit menjadi faktor utama dalam kasus ini.

Dugaan Pemalsuan Dokumen dan Kerugian Negara

Dalam kasus ini, PT PE diduga melakukan pemalsuan dokumen purchase order dan invoice yang menjadi dasar pencairan kredit. Pemalsuan dokumen ini diduga dilakukan untuk mendukung pengajuan kredit dan menutupi ketidaklayakan debitur. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut, negara mengalami kerugian yang sangat besar.

Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 18,07 juta dolar AS dan Rp594,144 miliar. Besarnya kerugian ini menunjukkan dampak serius dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh para tersangka. KPK akan terus melakukan penyidikan untuk mengungkap seluruh jaringan dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Proses penahanan terhadap JM dan SMD merupakan langkah penting dalam upaya KPK untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini. KPK berkomitmen untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam korupsi, tanpa pandang bulu. Proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Detail Kasus Korupsi LPEI

Berikut beberapa poin penting terkait kasus dugaan korupsi LPEI yang menyebabkan kerugian negara:

• Benturan Kepentingan: Adanya dugaan kesepakatan awal antara Direktur LPEI dan debitur PT PE untuk mempermudah proses pemberian kredit.
• Ketidakpatuhan Prosedur: Direktur LPEI diduga mengabaikan informasi dari bawahan yang menyatakan debitur tidak layak menerima kredit.
• Pemalsuan Dokumen: PT PE diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice untuk mendukung pengajuan kredit.
• Kerugian Negara: Total kerugian negara mencapai 18,07 juta dolar AS dan Rp594,144 miliar.

KPK akan terus melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan seluruh pihak yang terlibat bertanggung jawab atas perbuatannya. Proses hukum akan terus berjalan untuk memberikan keadilan dan memulihkan kerugian negara.

Penanganan kasus ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian kredit oleh lembaga keuangan negara sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar selalu menjunjung tinggi integritas dan hukum.