Mahfud MD: Efisiensi Anggaran Perlu Aturan Jelas, Bukan Persoalan Utama
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendukung efisiensi anggaran pemerintah, namun menekankan perlunya pengaturan yang jelas untuk mencegah keresahan publik dan dampak negatif seperti PHK.
Semarang, 15 Februari 2025 – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Namun, ia juga menyoroti pentingnya pengaturan yang lebih terstruktur agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Mahfud usai menghadiri Munas IKA UII Yogyakarta Ke-6.
Dukungan terhadap Efisiensi, tetapi...
Mahfud menegaskan bahwa ia tidak mempersoalkan efisiensi anggaran sebagai program pemerintah. "Urusan efisiensi (anggaran), saya tidak menjadi bagian dari yang mempersoalkan itu, karena itu program pemerintah," ujarnya. Meskipun demikian, ia menekankan perlunya pengaturan ulang agar kebijakan tersebut berjalan efektif dan transparan. "Silakan saja diatur kembali," tambahnya.
Sikap Mahfud ini menunjukkan keseimbangan antara dukungan terhadap kebijakan pemerintah dan keprihatinan terhadap dampaknya. Ia tidak secara langsung mengkritik kebijakan efisiensi, namun menyoroti pentingnya transparansi dan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti yang telah terjadi di beberapa instansi.
Penjelasan Publik dan Target Stabilitas
Mahfud sebelumnya juga telah menyuarakan pentingnya pemerintah memberikan penjelasan kepada publik terkait kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, meskipun kebijakan tersebut dinilai tepat, penjelasan yang transparan sangat dibutuhkan untuk meredakan keresahan masyarakat. "Yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi, harus dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan bisa mereda dan target kapan situasi ini stabil. Itu menjadi tugas presiden untuk menjelaskan," katanya.
Ia menambahkan bahwa kejelasan terkait target pemulihan situasi ekonomi pasca efisiensi anggaran sangat penting. Hal ini untuk memberikan kepastian dan mengurangi kecemasan masyarakat akan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut.
Dampak Efisiensi dan PHK
Kecemasan publik semakin diperkuat dengan adanya pemberitaan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa instansi pemerintah. Mahfud mengakui adanya kegaduhan dan kecemasan yang meluas di masyarakat. "Kegaduhan terjadi di mana-mana, kecemasan terjadi di mana-mana, terjadi di berbagai instansi pemerintah," ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya potensi konflik antara efisiensi anggaran dengan program-program penting seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengurangan anggaran yang berdampak pada PHK karyawan menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas dan perencanaan yang dilakukan pemerintah.
Instruksi Presiden dan APBN 2025
Komisi II DPR RI telah menyetujui efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini menjadi dasar dari kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah.
Dengan adanya berbagai kekhawatiran yang muncul di masyarakat, pernyataan Mahfud MD menjadi sorotan penting. Ia menekankan perlunya pemerintah tidak hanya fokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut serta memastikan adanya transparansi dan komunikasi yang efektif dengan publik.
Kesimpulan
Mahfud MD memberikan pandangan yang seimbang terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Ia mendukung kebijakan tersebut, tetapi menekankan perlunya pengaturan yang lebih baik dan transparansi yang lebih tinggi untuk mencegah keresahan publik dan dampak negatif seperti PHK. Pernyataan ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam setiap pengambilan kebijakan.
