Efisiensi Anggaran Pemerintah: Mitigasi Risiko terhadap Ekonomi Nasional

Pengamat kebijakan publik menyoroti pentingnya mitigasi risiko terhadap pertumbuhan ekonomi akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah, meskipun kebijakan tersebut ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah pusat dan daerah menimbulkan kekhawatiran tersendiri di kalangan pengamat. Yogi Suprayogi, pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), misalnya, mengungkapkan perlunya mitigasi risiko terhadap dampak efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikannya pada Jumat, 7 Februari 2025, di Bandung, Jawa Barat.

Kebijakan Efisiensi: Antara Keberpihakan dan Risiko Ekonomi

Yogi mengakui bahwa realokasi anggaran ke program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat pusat dan peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan di Jawa Barat merupakan langkah positif. "Kebijakan efisiensi yang dilandasi Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025...tindakan yang sangat excellent," ujarnya, memuji kebijakan efisiensi yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menekankan pentingnya perhitungan matang terhadap dampaknya pada perekonomian.

Ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran, meskipun bertujuan mulia, berpotensi berdampak negatif pada sektor-sektor yang selama ini bergantung pada belanja pemerintah. Sektor pariwisata, misalnya, yang selama ini diuntungkan dari belanja perjalanan dinas, bisa terdampak signifikan. "Perjalanan dinas...meningkatkan ekonomi lokal. Karenanya saya harap ada kehati-hatian," imbuhnya.

Analogi Pandemi COVID-19: Pelajaran Berharga

Yogi mengingatkan akan dampak pembatasan selama pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian nasional terguncang. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran berharga dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran saat ini. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mempersiapkan skenario mitigasi yang komprehensif.

"Jangan sampai tidak ada mitigasinya. Bagaimana shifting ke yang lain," tegas Yogi, menekankan pentingnya strategi transisi untuk mengurangi dampak negatif efisiensi anggaran terhadap sektor-sektor yang terdampak.

Efisiensi Anggaran di Jawa Barat: Target dan Prioritas

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), bersama DPRD Jabar, tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran pada APBD Perubahan 2025. Target efisiensi mencapai Rp2 triliun hingga Rp4 triliun, yang akan dialokasikan ke sektor vital seperti infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Langkah ini sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025, yang menetapkan efisiensi belanja negara sebesar Rp306 triliun.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025: Poin-Poin Penting

Inpres tersebut antara lain mengatur pembatasan belanja kegiatan seremonial, pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen, pembatasan belanja honorarium, pengurangan belanja pendukung yang tidak terukur, serta pemfokusan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik. Presiden juga menginstruksikan selektivitas dalam memberikan hibah dan penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Kesimpulan: Mitigasi Risiko, Kunci Sukses Efisiensi

Meskipun efisiensi anggaran merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, penting untuk diingat bahwa dampaknya terhadap perekonomian harus diantisipasi dengan cermat. Mitigasi risiko dan strategi transisi yang tepat menjadi kunci keberhasilan kebijakan efisiensi ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional.