Malaysia Dorong Aspek Hukum Bisnis ASEAN di Forum Hukum 2025

Sebagai Ketua ASEAN 2025, Malaysia akan fokus pada pengembangan hukum bisnis di Forum Hukum ASEAN di Kuala Lumpur, mendorong harmonisasi hukum di antara negara-negara anggota dengan sistem hukum yang beragam.

Menteri Reformasi Hukum dan Kelembagaan Malaysia, Dato Azalina Othman Said, mengumumkan fokus utama Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025: mendorong aspek hukum dalam pengembangan bisnis di kawasan tersebut. Pengumuman ini disampaikan dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta pada Kamis, 9 Mei. Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada 19-21 Agustus 2025 akan menjadi platform utama untuk mencapai tujuan ini.

Azalina menekankan pentingnya harmonisasi hukum bisnis di ASEAN. Beliau mencontohkan Uni Eropa, di mana keseragaman hukum bisnis menjadi kunci kekuatan ekonomi regional. "Jadi, dalam Forum Hukum ASEAN...tujuannya adalah untuk fokus pada referensi dari unsur perspektif bisnis, berkomunikasi dari suara kerangka hukum," ujar Azalina. Beliau melihat forum ini sebagai langkah penting untuk menyatukan suara ASEAN dalam pengembangan bisnis regional.

Tantangan utama yang dihadapi adalah keberagaman sistem hukum di negara-negara ASEAN. Beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura menggunakan sistem hukum umum, sementara negara lain seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam menggunakan sistem hukum sipil. Namun, Azalina optimis bahwa nilai-nilai dasar seperti proses hukum dan aksesibilitas keadilan dapat menjadi dasar bagi kerjasama hukum regional. "Jadi, meskipun sistemnya berbeda...bisnis dari kerangka hukum adalah platform yang fantastis," tambahnya.

Harmonisasi Hukum Bisnis ASEAN: Sebuah Kebutuhan

Keberagaman sistem hukum di ASEAN memang menjadi tantangan, namun juga peluang. Dengan memahami perbedaan dan kesamaan, ASEAN dapat membangun kerangka hukum yang lebih harmonis dan efektif untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Forum Hukum ASEAN 2025 diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan mencari solusi atas tantangan ini.

Salah satu fokus utama adalah penyelesaian sengketa bisnis. Azalina menyoroti pentingnya penyelesaian sengketa alternatif, seperti arbitrase dan mediasi, sebagai alat yang dapat digunakan oleh semua negara ASEAN terlepas dari perbedaan sistem hukum. "Itu adalah alat yang dapat Anda gunakan," katanya. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan adil bagi para pelaku bisnis.

Lebih lanjut, Azalina menjelaskan bahwa tujuan utama forum ini adalah untuk membuka dialog dan diskusi yang lebih luas mengenai kerangka hukum dari perspektif bisnis. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan bermanfaat bagi pengembangan bisnis di ASEAN. Dengan demikian, forum ini bukan hanya sekadar pertemuan formal, tetapi juga platform untuk kolaborasi dan inovasi dalam bidang hukum bisnis.

Sistem Hukum Beragam, Nilai Bersama

Meskipun sistem hukum di negara-negara ASEAN berbeda, terdapat kesamaan nilai yang mendasari sistem tersebut. Nilai-nilai ini, seperti proses hukum yang adil dan aksesibilitas terhadap keadilan, dapat menjadi dasar bagi kerjasama hukum di kawasan ini. Dengan menekankan nilai-nilai bersama, ASEAN dapat membangun kerangka hukum yang lebih inklusif dan efektif.

Malaysia, sebagai Ketua ASEAN 2025, berkomitmen untuk mendorong harmonisasi hukum bisnis di kawasan ini. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi, menarik lebih banyak investasi asing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh negara anggota ASEAN. Forum Hukum ASEAN 2025 akan menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Dengan adanya forum ini, diharapkan akan tercipta lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan menarik bagi investor baik domestik maupun internasional. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi ASEAN secara keseluruhan. Kerjasama dan harmonisasi hukum bisnis merupakan kunci keberhasilan ASEAN dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Kesimpulannya, inisiatif Malaysia untuk mendorong aspek hukum bisnis di ASEAN merupakan langkah strategis yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan ini. Forum Hukum ASEAN 2025 diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi kerjasama hukum yang lebih erat dan efektif di antara negara-negara anggota.