Mantan PPK Perkeretaapian Divonis 4 Tahun Penjara, Terima Suap Rp55,4 Miliar

Mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta karena terbukti menerima suap Rp55,4 miliar dari kontraktor.

Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Yofi Okatriza, mantan PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah. Yofi terbukti menerima suap senilai Rp55,4 miliar dari kontraktor pelaksana proyek perkeretaapian di wilayah Purwokerto dan sekitarnya antara tahun 2017 hingga 2020. Kasus ini melibatkan 26 paket pekerjaan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dikelola Yofi.

Selain hukuman penjara, Yofi juga didenda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. Majelis hakim menyatakan Yofi terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suap tersebut diterima dalam berbagai bentuk, termasuk uang tunai dan barang mewah seperti rumah, mobil, dan emas batangan, dengan total nilai mencapai Rp3,8 miliar.

Hakim Ketua Gatot Sarwadi dalam persidangan di Semarang pada Senin lalu menjelaskan bahwa Yofi terbukti mengatur pemenang lelang dengan memberikan bocoran harga perkiraan sendiri. Perbuatan ini dinilai hakim sebagai tindakan yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain hukuman pokok, Yofi juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp21,3 miliar setelah dikurangi aset yang telah disita KPK.

Vonis Empat Tahun Penjara dan Denda

Vonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta dijatuhkan kepada Yofi Okatriza atas perbuatannya yang terbukti menerima suap. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti menerima hadiah yang totalnya mencapai Rp55,4 miliar, termasuk Rp3,8 miliar dalam bentuk barang mewah. Yofi terbukti mengatur pemenang lelang proyek-proyek perkeretaapian dengan memberikan bocoran harga perkiraan sendiri.

Putusan ini menunjukkan keseriusan penegak hukum dalam memberantas korupsi di sektor pemerintahan. Kasus ini juga menjadi peringatan bagi pejabat publik agar bertindak jujur dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Penerimaan suap dan pengaturan lelang merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.

Terdakwa Yofi Okatriza langsung menyatakan menerima putusan tersebut. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pikir-pikir.

Rincian Suap dan Aset yang Disita

Total suap yang diterima Yofi Okatriza mencapai angka yang fantastis, yaitu Rp55,4 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp3,8 miliar berupa barang mewah seperti rumah, mobil, dan emas batangan. KPK telah menyita sejumlah aset milik Yofi, dan setelah dikurangi aset tersebut, Yofi diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp21,3 miliar.

Besarnya jumlah suap yang diterima Yofi menunjukkan betapa sistematisnya praktik korupsi yang terjadi. Hal ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah untuk terus melakukan reformasi dan peningkatan pengawasan dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah.

Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Dampak Kasus Korupsi Terhadap Sektor Perkeretaapian

Kasus korupsi yang melibatkan Yofi Okatriza ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap sektor perkeretaapian di Indonesia. Praktik korupsi dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan menurunkan kualitas pekerjaan. Hal ini tentunya merugikan negara dan masyarakat luas.

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di sektor perkeretaapian dan sektor-sektor lainnya. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik dan bebas dari korupsi.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Putusan pengadilan terhadap Yofi Okatriza diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya untuk menghindari praktik korupsi.