Mantan Presiden hingga Ormas Jadi Penasihat BPI Danantara, Jaga Akuntabilitas dan Transparansi

Pemerintah melibatkan mantan Presiden dan organisasi masyarakat sebagai penasihat dan pengawas Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana.

Presiden Joko Widodo melibatkan mantan Presiden dan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sebagai penasihat dan pengawas Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, pada Senin, 24 Februari 2024, di Istana Kepresidenan Jakarta. Pengumuman ini disampaikan bertepatan dengan peluncuran resmi BPI Danantara.

Keputusan ini diambil untuk memastikan pengelolaan dana kekayaan negara tersebut berjalan dengan akuntabel dan transparan. Menurut Hasan Nasbi, keterlibatan tokoh-tokoh berpengaruh ini sejalan dengan Prinsip Santiago, pedoman tata kelola Sovereign Wealth Fund (SWF) yang baik. Ia menekankan pentingnya integritas tinggi dalam mengawasi lembaga ini.

Ide untuk melibatkan mantan Presiden sebagai dewan penasihat berasal dari Presiden Joko Widodo sendiri. Meskipun Hasan enggan merinci nama-nama mantan Presiden yang akan terlibat, ia menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk memperkuat pengawasan dan memastikan pengelolaan dana Danantara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Tokoh Nasional dan Ormas Awasi Pengelolaan Dana Danantara

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta para mantan Presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk turut serta mengawasi pengelolaan dana BPI Danantara. Permintaan tersebut disampaikan dalam HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat. Presiden menekankan pentingnya pengawasan bersama mengingat Danantara merupakan kekuatan energi masa depan Indonesia.

Permintaan tersebut disambut positif dan diimplementasikan dengan melibatkan ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan KWI. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Danantara. Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai latar belakang, pemerintah berharap dapat membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana Danantara. Langkah ini juga diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan dan memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pembangunan Indonesia.

Keterlibatan ormas keagamaan juga dinilai penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana Danantara selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan kepentingan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan kekayaan negara.

Prinsip Santiago dan Akuntabilitas

Pelibatan mantan Presiden dan ormas dalam BPI Danantara sejalan dengan Prinsip Santiago, sebuah kerangka kerja internasional untuk tata kelola SWF yang baik. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana kekayaan negara.

Dengan menerapkan Prinsip Santiago, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjalankan praktik pengelolaan SWF yang terbaik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor internasional dan memastikan penggunaan dana Danantara untuk kepentingan jangka panjang dan berkelanjutan.

BPI Danantara sendiri dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi strategis negara. Lembaga ini diharapkan dapat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari mantan Presiden dan ormas, diharapkan BPI Danantara dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab, serta menjadi contoh bagi negara lain dalam pengelolaan SWF yang transparan dan akuntabel. Hal ini akan memperkuat kepercayaan investor dan memastikan keberlanjutan investasi untuk masa depan Indonesia.

"Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi yang luar biasa itu, agar bisa juga comply dengan Santiago Principle maka dibutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi, tokoh-tokoh bangsa, sebagai bagian dari penasihat lembaga ini," kata Hasan Nasbi.

Kesimpulan

Inisiatif pemerintah untuk melibatkan mantan Presiden dan ormas dalam pengawasan BPI Danantara merupakan langkah strategis untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana kekayaan negara. Hal ini sejalan dengan Prinsip Santiago dan menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjalankan praktik tata kelola SWF yang baik dan bertanggung jawab.