MBG di Papua Dicanangkan April 2025, Sosialisasi Digencarkan untuk Cegah Penolakan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua akan dimulai April 2025 setelah Lebaran, sosialisasi masif dilakukan untuk mencegah penolakan seperti di daerah lain.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan segera hadir di Provinsi Papua. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengumumkan dimulainya program ini pada bulan April 2025, tepatnya setelah perayaan Lebaran. Pengumuman ini disampaikan usai Ramses menerima kunjungan Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI, Lenis Kogoya, di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Rabu (12/3).
Keputusan untuk memulai program MBG pada April 2025 didasari oleh beberapa pertimbangan. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tokoh adat, dan pihak sekolah menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh tentang manfaat MBG dan mencegah potensi penolakan seperti yang terjadi di beberapa daerah lain. "Saya tidak mau ada masyarakat di Provinsi Papua yang tidak paham akan hadirnya program MBG tersebut sehingga mengakibatkan demo penolakan seperti di daerah lainnya," tegas Ramses.
Program MBG merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebagai program nasional, seluruh pemerintah daerah (Pemda) diwajibkan untuk mendukung dan menyukseskan MBG, terutama mengingat pentingnya program ini dalam upaya penurunan angka stunting di Papua. Anggaran program ini terpusat dari BGN dan pemerintah provinsi, sementara Pemda kabupaten dan kota berperan dalam koordinasi agar penyaluran program berjalan lancar. Biaya yang disiapkan untuk satu porsi makanan bergizi lengkap di Papua mencapai Rp30.000.
Sosialisasi MBG di Papua: Langkah Antisipasi Penolakan
Sosialisasi yang masif dan menyeluruh menjadi kunci keberhasilan program MBG di Papua. Pengalaman penolakan di beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) akibat kurangnya pemahaman masyarakat menjadi pelajaran berharga. Oleh karena itu, Gubernur Ramses menekankan pentingnya koordinasi intensif antara Pemda dengan pihak teknis MBG untuk memastikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sampai ke seluruh lapisan masyarakat.
Gubernur Ramses Limbong juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, hanya Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura yang siap menjalankan program ini karena telah memenuhi kesiapan dapur, bahan makanan, dan transportasi. Daerah lain diimbau untuk segera melakukan koordinasi dan mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan.
Pemprov Papua berkomitmen untuk memastikan suksesnya program MBG. Koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota akan menjadi kunci keberhasilan distribusi dan penyaluran makanan bergizi kepada anak-anak di Papua. Hal ini sejalan dengan tujuan utama MBG untuk meningkatkan gizi anak dan menurunkan angka stunting di Bumi Cenderawasih.
Tahapan Implementasi dan Anggaran MBG
Implementasi MBG di Papua akan dilakukan secara bertahap, dimulai setelah Lebaran atau pada bulan April 2025. Tahapan ini mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, termasuk dapur, bahan baku makanan, dan sistem transportasi. Prioritas diberikan kepada daerah yang telah siap secara infrastruktur, seperti Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura.
Meskipun anggaran MBG terpusat dari BGN dan pemerintah provinsi, koordinasi yang erat dengan Pemda kabupaten dan kota tetap diperlukan. Pemda berperan penting dalam memastikan penyaluran program berjalan lancar dan tepat sasaran. Biaya yang dialokasikan untuk satu porsi makanan bergizi lengkap di Provinsi Papua mencapai Rp30.000.
Dengan adanya sosialisasi yang intensif dan koordinasi yang baik, diharapkan program MBG dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi anak-anak di Papua. Program ini diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.
Pemerintah Provinsi Papua berharap dengan adanya program MBG ini dapat membantu menurunkan angka stunting di Provinsi Papua dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Papua. Sosialisasi yang gencar diharapkan dapat meminimalisir potensi penolakan dari masyarakat dan memastikan program ini berjalan dengan lancar dan efektif.
