Menko Polkam Pastikan Pengawasan Ketat Peredaran LPG 3 Kg
Menko Polkam Budi Gunawan memastikan pengawasan ketat terhadap distribusi LPG 3 kg untuk mencegah kelangkaan dan penimbunan, serta mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, memastikan pengawasan ketat terhadap peredaran LPG 3 kg. Langkah ini dilakukan menyusul adanya kekhawatiran akan kelangkaan dan penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET).
Dalam siaran pers Selasa lalu, Budi Gunawan menyatakan pemerintah akan mengawasi distribusi LPG 3 kg secara intensif, dari tingkat pusat hingga pengecer. Tujuannya adalah memastikan masyarakat tetap dapat mengakses LPG 3 kg dengan harga dan pasokan yang memadai. "Pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat," tegasnya, menekankan komitmen pemerintah terhadap ketersediaan gas melon bagi rakyat.
Pengawasan ketat ini, menurut Budi Gunawan, penting untuk mencegah penimbunan yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. Beliau menjelaskan bahwa pengawasan yang efektif memerlukan upaya menyeluruh dan partisipasi aktif dari berbagai pihak.
Selain pengawasan, pemerintah juga gencar mensosialisasikan larangan penimbunan dan penjualan LPG 3 kg di atas HET. Budi Gunawan menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap siapa pun yang melanggar aturan tersebut. "Kami tidak akan menoleransi praktik penimbunan yang merugikan masyarakat," tegasnya. Sanksi hukum akan diterapkan kepada para pelanggar.
Budi Gunawan mengakui bahwa pengawasan distribusi LPG 3 kg hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja tidaklah cukup efektif. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi penimbunan atau penjualan LPG 3 kg di atas HET. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program ini.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini berharap dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat, distribusi LPG 3 kg bisa lebih tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Sistem pengawasan yang komprehensif ini diharapkan mampu mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
Budi Gunawan menutup pernyataan resminya dengan menekankan komitmen pemerintah untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kebijakan ini berjalan sesuai rencana. Kerjasama antar lembaga dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengawasan distribusi LPG 3 kg.
