Menko Yusril Rekomendasikan Sistem Keamanan Laut yang Komprehensif
Menko Yusril Ihza Mahendra merekomendasikan delapan langkah strategis untuk membangun sistem keamanan laut Indonesia yang komprehensif, berkelanjutan, dan efektif, termasuk penguatan regulasi, penetapan coast guard, dan peningkatan kerja sama internasiona
Jakarta, 11 Februari 2024 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan delapan rekomendasi penting untuk membangun sistem keamanan laut Indonesia yang lebih kuat dan efektif. Rekomendasi ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
Salah satu fokus utama adalah penguatan regulasi. Yusril menyoroti perlunya penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut yang komprehensif. Ia bahkan menyarankan penggunaan metode omnibus law untuk mempercepat prosesnya. Selain itu, diperlukan penetapan satu institusi sebagai coast guard Indonesia yang memiliki wewenang penyidikan tindak pidana di laut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.
Teknologi dan Anggaran
Rekomendasi selanjutnya mencakup peningkatan kapasitas teknologi dan anggaran. Yusril menekankan perlunya alat pendukung investigasi yang canggih, termasuk teknologi informasi dan komunikasi serta infrastruktur yang memadai. Penguatan anggaran juga sangat penting untuk membangun sistem pengawasan keamanan laut yang lebih modern dan efektif. Investasi dalam teknologi dan infrastruktur akan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengawasi dan melindungi wilayah lautnya.
Kerja Sama Internasional dan Efisiensi Birokrasi
Kerja sama internasional juga menjadi bagian penting dari strategi keamanan laut. Yusril merekomendasikan peningkatan kerja sama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan keamanan maritim secara bersama-sama. Selain itu, efisiensi dan efektivitas birokrasi juga perlu ditingkatkan. Ini termasuk pencegahan tumpang tindih tugas, pengurangan pemeriksaan berulang, dan penguatan pengawasan dengan sistem pelayanan satu pintu. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses dan mengurangi hambatan birokrasi.
Peran Serta Masyarakat dan Swasta
Terakhir, Yusril menekankan pentingnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam menjaga keamanan laut. Integrasi masyarakat dalam upaya keamanan maritim sangat krusial. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak akan memperkuat sistem keamanan laut secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini akan menciptakan sinergi yang efektif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia.
Empat Isu Strategis
Kedelapan rekomendasi tersebut berangkat dari empat isu strategis yang menjadi perhatian utama: urgensi pembentukan RUU Keamanan Laut untuk mengatasi tumpang tindih regulasi; konsolidasi kelembagaan untuk efisiensi penegakan hukum di laut; kolaborasi antar instansi; dan peningkatan infrastruktur keamanan laut. Keempat isu ini menjadi landasan utama dalam merumuskan strategi keamanan maritim yang komprehensif.
Kesimpulan
Rekomendasi Menko Yusril ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam membangun sistem keamanan laut Indonesia yang lebih kuat, efektif, dan berkelanjutan. Dengan penguatan regulasi, teknologi, kerja sama internasional, dan peran serta masyarakat, Indonesia dapat lebih efektif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah lautnya.
