Bakamla Pimpin Rapat Penguatan Sistem Informasi Keamanan Laut Nasional
Bakamla Pimpin Rapat Penguatan Sistem Informasi Keamanan Laut Nasional

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menggelar rapat dengan delapan instansi untuk membahas penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional yang terintegrasi dan responsif.

KSAL Dukung Penuh Pembentukan Coast Guard di Indonesia
KSAL Dukung Penuh Pembentukan Coast Guard di Indonesia

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mendukung penuh pembentukan Coast Guard di Indonesia untuk menjaga keamanan laut dan penegakan hukum maritim.

Menko Yusril Minta Renstra Kemenko Kumham Disempurnakan: Sasar Indeks Pembangunan Hukum
Menko Yusril Minta Renstra Kemenko Kumham Disempurnakan: Sasar Indeks Pembangunan Hukum

Menko Yusril Ihza Mahendra meminta penyempurnaan Renstra Kemenko Kumham 2025-2029 agar lebih efektif dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Indonesia, mencakup koordinasi dengan lembaga lain.

Bakamla Berharap Menjadi Coast Guard Indonesia untuk Optimalkan Penegakan Hukum di Laut
Bakamla Berharap Menjadi Coast Guard Indonesia untuk Optimalkan Penegakan Hukum di Laut

Kepala Bakamla RI berharap Bakamla ditetapkan sebagai coast guard Indonesia agar penegakan hukum di laut lebih optimal dan terhindar dari tumpang tindih kewenangan.

RUU Keamanan Laut Diprediksi Rampung 2025, Bakamla Optimistis
RUU Keamanan Laut Diprediksi Rampung 2025, Bakamla Optimistis

Kepala Bakamla optimis Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut akan selesai pada tahun 2025, setelah melalui proses panjang sejak tahun 2016.

Bakamla Rekomendasikan UU Keamanan Laut untuk Perkuat Kedaulatan Maritim Indonesia
Bakamla Rekomendasikan UU Keamanan Laut untuk Perkuat Kedaulatan Maritim Indonesia

Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Irvansyah, merekomendasikan UU Keamanan Laut dan pembentukan Indonesia Coast Guard untuk melindungi kedaulatan maritim Indonesia.

DPR Bahas RUU Keamanan Laut, Perkuat Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia
DPR Bahas RUU Keamanan Laut, Perkuat Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia

Panja Keamanan Laut Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Bakamla untuk membahas RUU Keamanan Laut guna memperkuat peran Bakamla sebagai coast guard Indonesia yang andal dan responsif.

Konflik Laut Meningkat, Indonesia Kaji Ulang Hukum Laut Internasional
Konflik Laut Meningkat, Indonesia Kaji Ulang Hukum Laut Internasional

Peningkatan konflik maritim global mendorong Indonesia untuk mengkaji ulang hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982, demi menjaga stabilitas dan perdamaian di laut.

Menko Yusril Dorong Pegawai Kemenkumham Tetap Optimal di Tengah Efisiensi Anggaran
Menko Yusril Dorong Pegawai Kemenkumham Tetap Optimal di Tengah Efisiensi Anggaran

Menko Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya kinerja optimal pegawai Kemenkumham di tengah efisiensi anggaran, seraya menjelaskan restrukturisasi kementerian dan manfaat bergabungnya Indonesia dengan OECD.

Usulan UU Keamanan Laut: Bentuk Coast Guard Indonesia untuk Optimalkan Pengawasan Maritim
Usulan UU Keamanan Laut: Bentuk Coast Guard Indonesia untuk Optimalkan Pengawasan Maritim

Pemerintah mengusulkan UU Keamanan Laut untuk membentuk Sea and Coast Guard Indonesia guna mengatasi inefisiensi pengawasan maritim dan kerugian negara hingga Rp40 triliun akibat aktivitas ilegal di laut.

DPR Dorong Pembentukan Instansi Tunggal Keamanan Laut Indonesia
DPR Dorong Pembentukan Instansi Tunggal Keamanan Laut Indonesia

Komisi I DPR RI mendesak pemerintah membentuk instansi tunggal untuk menjaga keamanan laut Indonesia guna meminimalisir kerugian negara akibat aktivitas ilegal dan memperkuat kedaulatan maritim.

DPR Bahas Instansi Tunggal Keamanan Laut: Atasi Kerugian Negara Rp7,6 Triliun
DPR Bahas Instansi Tunggal Keamanan Laut: Atasi Kerugian Negara Rp7,6 Triliun

Komisi I DPR RI mendorong pembentukan instansi tunggal keamanan laut untuk mengatasi kerugian negara akibat aktivitas ilegal di laut yang mencapai Rp7,6 triliun dan meningkatkan koordinasi antar lembaga.