Meranti Tetapkan Siaga Darurat Karhutla 2025: Kerja Sama Semua Pihak Diperlukan
Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menetapkan status siaga darurat karhutla tahun 2025 untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk tahun 2025. Keputusan ini diambil berdasarkan Keputusan Bupati setempat, mengingat tingginya kerentanan wilayah terhadap bencana karhutla. Status siaga darurat ini diumumkan pada Jumat, 28 Februari 2025 di Selatpanjang, Riau, dan menandai dimulainya upaya pencegahan dan penanggulangan secara masif.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto, menjelaskan bahwa karhutla merupakan ancaman serius yang tidak memandang batas wilayah, baik hutan lindung, hutan tanaman industri, perkebunan masyarakat, maupun milik perusahaan. Oleh karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kerjasama aktif dari semua pihak yang terkait.
"Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu pihak," tegas Bambang Suprianto. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Kerja sama ini dinilai krusial untuk meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan.
Kerja Sama Antar Pemangku Kepentingan: Kunci Pencegahan Karhutla
Bambang Suprianto mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersiaga menghadapi potensi karhutla. Ia menghimbau agar semua pihak menghindari saling menyalahkan dan fokus pada kontribusi maksimal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan.
"Tindakan saling menyalahkan tidak akan pernah menyelesaikan masalah," ujar Bambang. Ia menekankan pentingnya sikap proaktif dan kolaboratif untuk menghadapi ancaman karhutla yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan lingkungan.
Lebih lanjut, Bambang juga menjelaskan berbagai dampak negatif karhutla, mulai dari pencemaran udara akibat kabut asap, gangguan jarak pandang yang mengganggu transportasi, hingga masalah kesehatan pernapasan pada masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan sedini mungkin sangatlah penting.
Ia juga menginstruksikan kepada seluruh instansi dan personel terkait untuk memastikan kesiapan peralatan dan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi potensi karhutla. Semua peralatan harus dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan saja.
Antisipasi dan Kesiapsiagaan: Langkah Konkret Pemkab Meranti
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan sejumlah langkah konkret dalam menghadapi potensi karhutla. Langkah-langkah ini meliputi peningkatan patroli dan pengawasan di area rawan kebakaran, penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Selain itu, Pemkab Meranti juga akan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, dan TNI/Polri. Kerjasama ini akan difokuskan pada upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanggulangan karhutla secara cepat dan efektif.
Pemkab Meranti juga akan melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan karhutla. Hal ini akan dilakukan melalui program-program edukasi dan pelatihan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lahan dan hutan.
Dengan penetapan status siaga darurat karhutla ini, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi dengan baik.
Semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah dan menanggulangi karhutla, demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kerja sama yang solid dan komitmen bersama menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi ancaman karhutla ini.