Migrant CARE Kecam Penembakan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Migrant CARE mengecam penembakan pekerja migran Indonesia oleh APMM Malaysia yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, mendesak pemerintah Indonesia untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan melindungi PMI di Malaysia.

Sebuah kecaman keras dilontarkan Migrant CARE menyusul insiden penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia pada Jumat, 24 Januari 2024. Insiden tersebut mengakibatkan satu PMI meninggal dunia, satu kritis, dan tiga lainnya dirawat di rumah sakit di Selangor. Kejadian ini menyoroti bahaya yang dihadapi PMI di Malaysia dan menjadi sorotan utama.

Nurharsono, Koordinator Bantuan Hukum Migrant CARE, menyatakan penembakan tersebut merupakan pelanggaran HAM yang serius dan harus diusut tuntas. "Apapun alasannya, penembakan terhadap pekerja migran Indonesia yang mengakibatkan luka-luka dan hilangnya nyawa merupakan pelanggaran HAM dan harus diusut tuntas, karena pekerja migran Indonesia bukanlah penjahat kriminal," tegas Nurharsono dalam siaran persnya.

Nurharsono menekankan bahwa insiden ini bukanlah yang pertama kalinya. Ia mencontohkan peristiwa serupa pada tahun 2012 di mana lima PMI asal Nusa Tenggara Barat ditembak mati polisi Diraja Malaysia. "Rentetan peristiwa ini semakin menegaskan bahwa Malaysia sejak dulu hingga sekarang tidak ramah bagi pekerja migran Indonesia," tambahnya. Hal ini menunjukkan adanya pola kekerasan sistemik terhadap PMI di Malaysia.

Migrant CARE mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah konkret. Mereka meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kasus penembakan ini dan memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh PMI yang masih bekerja di Malaysia. "Migrant CARE menyampaikan duka mendalam bagi keluarga korban penembakan dan mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah diplomatik, bahkan mempertimbangkan penghentian sementara penempatan PMI ke Malaysia," jelas Nurharsono.

Peristiwa ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya perlindungan bagi PMI di luar negeri. Kasus ini juga mempertanyakan efektivitas perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada warganya yang bekerja di luar negeri, terutama di negara yang kerap kali dikabarkan kurang ramah terhadap PMI.

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerjasama dengan pemerintah Malaysia untuk memastikan keselamatan dan perlindungan PMI. Selain itu, perlu juga evaluasi menyeluruh terkait kebijakan penempatan PMI ke luar negeri agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Perlindungan bagi PMI bukan hanya tanggung jawab pemerintah Indonesia, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

Kejadian ini menyoroti perlunya peningkatan pengawasan dan perlindungan bagi PMI di Malaysia. Diperlukan juga kerjasama internasional untuk memastikan bahwa hak asasi manusia pekerja migran dihormati dan dilindungi. Langkah konkret dan komprehensif diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan PMI di luar negeri.