OJK Dorong Bank Tingkatkan Keamanan Data Nasabah Hadapi Ancaman Siber
OJK mendorong perbankan nasional perkuat keamanan siber dan data nasabah untuk mencegah serangan siber yang semakin meningkat, membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan (TTIS SK).
Jakarta, 24 Februari 2024 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggiatkan upaya pengamanan data nasabah perbankan nasional dari ancaman siber. Langkah ini merupakan respons preventif terhadap peningkatan risiko serangan siber seiring dengan transformasi digital di sektor keuangan. OJK menekankan pentingnya penerapan berbagai langkah keamanan untuk melindungi data sensitif nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
Ancaman siber terhadap sektor perbankan semakin kompleks dan meningkat. Para pelaku kejahatan siber mengincar data nasabah karena potensi keuntungan yang besar. Oleh karena itu, OJK mendorong bank untuk menerapkan standar keamanan siber yang ketat, termasuk identifikasi ancaman, perlindungan aset, deteksi insiden, dan penanggulangannya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa bank juga diwajibkan melakukan penilaian maturitas digital dan pengujian keamanan siber secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan data pribadi (PDP) nasabah tetap terjaga. "Selain itu, bank juga diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri atas maturitas tingkat digitalnya, serta melakukan pengujian keamanan siber dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan data pribadi (PDP) nasabah," ujar Dian dalam keterangan pers di Jakarta.
Langkah-Langkah Strategis OJK dalam Pengamanan Siber
OJK, berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI), telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan (TTIS SK). Tim ini berperan penting dalam mengelola penanganan insiden siber, melindungi data sensitif, menjaga kepercayaan publik, dan meminimalkan dampak serangan siber terhadap stabilitas sistem keuangan. Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk menghadapi ancaman siber yang semakin canggih.
Selain pembentukan TTIS SK, OJK juga mendorong berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik antar lembaga keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan identifikasi ancaman, respons cepat terhadap insiden, dan pencegahan risiko yang lebih besar. Adopsi teknologi terkini juga menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan sistem dan data.
Dian Ediana Rae menambahkan bahwa serangan hacker yang bertujuan mencuri data nasabah dikategorikan sebagai insiden siber di sektor jasa keuangan. "Salah satunya adalah ancaman dari para hackers yang melihat potensi keuntungan yang sangat signifikan, antara lain dengan cara melakukan pencurian data sensitif yang dimiliki PUSK," tegas Dian. Serangan siber tidak hanya mengancam operasional, namun juga reputasi dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Peran Penting Chief Information Security Officer (CISO)
OJK menekankan peran penting Chief Information Security Officer (CISO) dalam menjaga keamanan siber di masing-masing lembaga jasa keuangan. CISO memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasional bisnis berjalan aman dan responsif dalam pencegahan dan pengamanan infrastruktur informasi vital. Keterlibatan aktif CISO sangat krusial dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang terus berkembang.
Dengan meningkatnya digitalisasi, risiko insiden siber di sektor keuangan Indonesia semakin tinggi. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif dan kolaboratif yang dilakukan OJK merupakan upaya penting dalam melindungi data nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Peningkatan keamanan siber menjadi prioritas utama untuk memastikan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan tetap terjaga.
Peran serta seluruh pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) sangat dibutuhkan dalam menjaga keamanan data nasabah. Dengan meningkatkan kesadaran dan menerapkan standar keamanan siber yang tinggi, diharapkan dapat meminimalisir risiko serangan siber dan menjaga integritas sistem keuangan Indonesia.
OJK berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk PUSK, otoritas terkait, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang tangguh dan handal di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
