13 Peserta PPPK Pemkot Bengkulu Tak Lolos Seleksi Tahap Kedua
13 Peserta PPPK Pemkot Bengkulu Tak Lolos Seleksi Tahap Kedua

Sebanyak 13 peserta seleksi PPPK tahap kedua di Pemkot Bengkulu dinyatakan tidak lolos karena absen saat ujian, sementara 1.116 peserta lainnya mengikuti tes CAT.

902 Honorer di Mukomuko Dirumahkan, Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat
902 Honorer di Mukomuko Dirumahkan, Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat

Sebanyak 902 honorer di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, dirumahkan menyusul aturan Kementerian PANRB terkait pengangkatan PPPK, berdampak pada sejumlah kegiatan pemerintahan.

Ombudsman RI Selidiki Dugaan Malaadministrasi PHK 1.040 TPP Desa
Ombudsman RI Selidiki Dugaan Malaadministrasi PHK 1.040 TPP Desa

Ombudsman RI tengah memproses laporan dugaan malaadministrasi terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 1.040 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa oleh Kementerian Desa, dengan alasan pencalonan sebagai Caleg dinilai sebagai tindakan melanggar a

Pemkab Padang Pariaman Fasilitasi Nakes Sukarela Konsultasi ke Pemerintah Pusat
Pemkab Padang Pariaman Fasilitasi Nakes Sukarela Konsultasi ke Pemerintah Pusat

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memfasilitasi 365 tenaga kesehatan sukarela untuk berkonsultasi ke pemerintah pusat terkait pengangkatan PPPK setelah gagal administrasi.

588 Honorer Pemkot Pariaman Resmi Jadi PPPK, 43 Guru Masih Menunggu
588 Honorer Pemkot Pariaman Resmi Jadi PPPK, 43 Guru Masih Menunggu

Pemkot Pariaman telah melantik 588 tenaga honorer menjadi PPPK, namun 43 guru honorer masih menunggu proses pelantikan karena kendala teknis dan waktu.

100 Persen Pendamping PKH Mataram Lolos PPPK Kemensos
100 Persen Pendamping PKH Mataram Lolos PPPK Kemensos

Keenam puluh tiga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Mataram berhasil lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Sosial RI, membuka babak baru dalam layanan sosial di Mataram.

625 Honorer Pemkot Sorong Segera Diangkat Jadi PPPK
625 Honorer Pemkot Sorong Segera Diangkat Jadi PPPK

Pemerintah Kota Sorong berupaya mengakomodasi 625 honorer daerah lewat jalur PPPK dengan melengkapi berkas administrasi untuk diajukan ke BKN, mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan honorer.

Validasi Data Honorer Non-ASN di Bengkulu Dimulai
Validasi Data Honorer Non-ASN di Bengkulu Dimulai

Pemprov Bengkulu mulai memvalidasi data tenaga honorer non-ASN sesuai SE Menpan-RB, dengan target penyelesaian di pekan pertama Februari dan fokus pada skema PPPK paruh waktu sesuai regulasi pemerintah pusat.

Pemkab Mukomuko Rumahkan Honorer Non-Database BKN
Pemkab Mukomuko Rumahkan Honorer Non-Database BKN

Pemkab Mukomuko, Bengkulu, memberhentikan tenaga honorer non-database BKN sesuai aturan pemerintah, sementara honorer yang lolos seleksi PPPK tahap pertama akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu.

Ombudsman NTB Minta 7 Guru Honorer Dompu Laporkan Pembatalan PPPK
Ombudsman NTB Minta 7 Guru Honorer Dompu Laporkan Pembatalan PPPK

Tujuh guru honorer di Dompu, NTB, yang dinyatakan tidak lulus PPPK diminta Ombudsman NTB untuk melapor resmi agar permasalahan pembatalan kelulusan dapat diinvestigasi.

ntb
DPRD Rejang Lebong Kawal Nasib PPPK Gagal Seleksi 2024
DPRD Rejang Lebong Kawal Nasib PPPK Gagal Seleksi 2024

DPRD Rejang Lebong, Bengkulu, akan memperjuangkan nasib ratusan PPPK yang gagal seleksi tahun 2024, mengawal aspirasi mereka hingga ke pemerintah pusat setelah menerima keluhan honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi.

44 Peserta PPPK Kabupaten Bima Ajukan Keberatan Hasil Tes
44 Peserta PPPK Kabupaten Bima Ajukan Keberatan Hasil Tes

Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Kabupaten Bima menerima 44 laporan keberatan hasil tes PPPK hingga 12 Januari 2025, dan akan melakukan verifikasi untuk memastikan proses seleksi berjalan adil dan transparan.

ntb