Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

588 Honorer Pemkot Pariaman Resmi Jadi PPPK, 43 Guru Masih Menunggu
588 Honorer Pemkot Pariaman Resmi Jadi PPPK, 43 Guru Masih Menunggu

Pemkot Pariaman telah melantik 588 tenaga honorer menjadi PPPK, namun 43 guru honorer masih menunggu proses pelantikan karena kendala teknis dan waktu.

#planetantara
Ombudsman NTB Minta 7 Guru Honorer Dompu Laporkan Pembatalan PPPK
Ombudsman NTB Minta 7 Guru Honorer Dompu Laporkan Pembatalan PPPK

Tujuh guru honorer di Dompu, NTB, yang dinyatakan tidak lulus PPPK diminta Ombudsman NTB untuk melapor resmi agar permasalahan pembatalan kelulusan dapat diinvestigasi.

ntb
DPRD Rejang Lebong Kawal Nasib PPPK Gagal Seleksi 2024
DPRD Rejang Lebong Kawal Nasib PPPK Gagal Seleksi 2024

DPRD Rejang Lebong, Bengkulu, akan memperjuangkan nasib ratusan PPPK yang gagal seleksi tahun 2024, mengawal aspirasi mereka hingga ke pemerintah pusat setelah menerima keluhan honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi.

PPPK
Pemkab Padang Pariaman Fasilitasi Nakes Sukarela Konsultasi ke Pemerintah Pusat
Pemkab Padang Pariaman Fasilitasi Nakes Sukarela Konsultasi ke Pemerintah Pusat

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memfasilitasi 365 tenaga kesehatan sukarela untuk berkonsultasi ke pemerintah pusat terkait pengangkatan PPPK setelah gagal administrasi.

#planetantara
625 Honorer Pemkot Sorong Segera Diangkat Jadi PPPK
625 Honorer Pemkot Sorong Segera Diangkat Jadi PPPK

Pemerintah Kota Sorong berupaya mengakomodasi 625 honorer daerah lewat jalur PPPK dengan melengkapi berkas administrasi untuk diajukan ke BKN, mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan honorer.

Sumber Antara
100 Persen Pendamping PKH Mataram Lolos PPPK Kemensos
100 Persen Pendamping PKH Mataram Lolos PPPK Kemensos

Keenam puluh tiga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Mataram berhasil lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Sosial RI, membuka babak baru dalam layanan sosial di Mataram.

konten ai
Ombudsman RI Selidiki Dugaan Malaadministrasi PHK 1.040 TPP Desa
Ombudsman RI Selidiki Dugaan Malaadministrasi PHK 1.040 TPP Desa

Ombudsman RI tengah memproses laporan dugaan malaadministrasi terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 1.040 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa oleh Kementerian Desa, dengan alasan pencalonan sebagai Caleg dinilai sebagai tindakan melanggar a

#planetantara
Pemkab Mukomuko Rumahkan Honorer Non-Database BKN
Pemkab Mukomuko Rumahkan Honorer Non-Database BKN

Pemkab Mukomuko, Bengkulu, memberhentikan tenaga honorer non-database BKN sesuai aturan pemerintah, sementara honorer yang lolos seleksi PPPK tahap pertama akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu.

Honorer
Validasi Data Honorer Non-ASN di Bengkulu Dimulai
Validasi Data Honorer Non-ASN di Bengkulu Dimulai

Pemprov Bengkulu mulai memvalidasi data tenaga honorer non-ASN sesuai SE Menpan-RB, dengan target penyelesaian di pekan pertama Februari dan fokus pada skema PPPK paruh waktu sesuai regulasi pemerintah pusat.

konten ai
44 Peserta PPPK Kabupaten Bima Ajukan Keberatan Hasil Tes
44 Peserta PPPK Kabupaten Bima Ajukan Keberatan Hasil Tes

Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Kabupaten Bima menerima 44 laporan keberatan hasil tes PPPK hingga 12 Januari 2025, dan akan melakukan verifikasi untuk memastikan proses seleksi berjalan adil dan transparan.

ntb
9.051 PPPK Pemkab Bekasi Resmi Dilantik, Percepat Penghapusan Honorer
9.051 PPPK Pemkab Bekasi Resmi Dilantik, Percepat Penghapusan Honorer

Pemkab Bekasi telah melantik 9.051 PPPK pada 26 Maret 2025, menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang menyelesaikan pelantikan tahap pertama lebih cepat dari target nasional, untuk menghapus status tenaga honorer.

#planetantara
Penajam Paser Utara Cari Solusi Honorer Gagal PPPK 2024
Penajam Paser Utara Cari Solusi Honorer Gagal PPPK 2024

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan DPRD setempat berupaya mencari solusi bagi 3.852 tenaga honorer yang gagal lolos PPPK 2024, termasuk kemungkinan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk penambahan formasi atau skema alternatif.

Sumber Antara