Optimalkan Lumbung Sosial Cirebon Antisipasi Banjir: Desakan DPR

Anggota Komisi VIII DPR meminta Pemkab Cirebon optimalkan lumbung sosial dan sistem peringatan dini untuk menangani dampak banjir yang sering terjadi, mengingat lumbung sosial di beberapa wilayah saat ini kosong.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak Pemkab Cirebon untuk mengoptimalkan lumbung sosial guna mengantisipasi dan menangani dampak banjir yang kerap melanda daerah tersebut, khususnya saat musim hujan. Pernyataan ini disampaikan Senin (27/1) di Cirebon.

Pentingnya Lumbung Sosial dan Anggaran

Selly menekankan pentingnya ketersediaan stok penyangga di lumbung sosial sebagai prioritas. Hal ini untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak banjir terpenuhi dengan cepat. Ia juga mendorong Pemkab Cirebon untuk mengalokasikan anggaran dari APBD serta meminta pemerintah desa menyiapkan anggaran darurat guna memperlancar proses evakuasi dan pendistribusian bantuan.

Koordinasi dan Sinergitas yang Kuat

Lebih lanjut, Selly menyoroti perlunya koordinasi intensif antara Pemkab Cirebon dan Kementerian Sosial (Kemensos). Sinergitas yang kuat, menurutnya, sangat penting agar lumbung sosial berfungsi maksimal, terutama di wilayah Cirebon yang dekat dengan pesisir dan rawan banjir. Antisipasi komprehensif dinilai krusial agar masyarakat tidak terus menjadi korban bencana berulang.

Sosialisasi Sistem Peringatan Dini

Selain optimalisasi lumbung sosial, Selly juga menekankan pentingnya sosialisasi sistem peringatan dini (early warning system) yang lebih masif. Sosialisasi yang selama ini dinilai masih sporadis, perlu ditingkatkan dan memanfaatkan media digital agar jangkauannya lebih luas dan efektif. BPBD dan Pemda memegang peran penting dalam hal ini.

Kondisi Lumbung Sosial di Cirebon

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, mengungkapkan bahwa empat lumbung sosial di wilayah rawan banjir – Gegesik, Suranenggala, Ciledug, dan Mundu – saat ini kosong. Lumbung sosial tersebut berfungsi menyediakan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, terutama makanan darurat. Namun, anggaran Dinsos saat ini hanya cukup untuk permakanan selama masa pengungsian. Keberlanjutan program lumbung sosial pun bergantung pada bantuan Kemensos.

Dukungan Anggaran Tambahan

Indra mengakui perlunya dukungan anggaran tambahan dari Pemda agar lumbung sosial dapat berfungsi optimal. Koordinasi dengan Kemensos terus dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan cepat kepada masyarakat terdampak bencana. Meskipun demikian, upaya proaktif dari pemerintah daerah tetap sangat dibutuhkan.

Kesimpulan

Desakan optimalisasi lumbung sosial dan peningkatan sistem peringatan dini di Cirebon merupakan langkah penting dalam mengurangi dampak buruk banjir. Koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, Kemensos, dan masyarakat sangat krusial untuk memastikan kesiapsiagaan dan penanganan bencana yang efektif dan efisien.