Optimalkan Penerimaan Pajak 2025, Pegawai DJP Sulselbartra Dapat Pembekalan dari Menkumham dan Pangdam
Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno memberikan pembekalan kepada pegawai DJP Sulselbartra untuk memaksimalkan penerimaan pajak 2025, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat, transparansi, dan kepemimpi
Makassar, 17 Mei 2024 (ANTARA) - Dalam upaya memaksimalkan pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2025, Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007, Hamid Awaluddin, dan Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno, memberikan pembekalan kepada para pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (DJP Sulselbartra) di Makassar. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan perpajakan di wilayah tersebut.
Tantangan utama dalam dunia perpajakan, menurut Hamid Awaluddin, adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan kompleksitas administrasi perpajakan. Ia menekankan pentingnya perubahan persepsi masyarakat terhadap pajak. "Kita sering terjebak dalam persepsi bahwa pajak adalah beban. Padahal, seharusnya ia dilihat sebagai ‘ongkos cerewet’—kontribusi kita untuk mengkritik dan memastikan pemerintah bekerja dengan benar," jelasnya.
Sebagai contoh, Hamid Awaluddin menunjuk negara-negara Skandinavia yang memiliki tarif pajak tinggi namun tingkat kebahagiaan masyarakatnya juga tinggi. Hal ini, menurutnya, karena transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan pajak. "Masyarakat sana tidak protes karena mereka melihat hasil pajaknya. Transparansi dan akuntabilitas adalah kuncinya. Kita harus meniru itu," ujarnya.
Pentingnya Pendekatan Humanis dan Kepemimpinan Transformatif
Lebih lanjut, Hamid Awaluddin menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelayanan pajak. "Jika ada wajib pajak yang kelebihan bayar, segera proses pengembaliannya. Ini membangun trust. Jangan sampai mereka merasa diperas, tapi dilayani," katanya. Hal ini menunjukkan komitmen untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.
Sementara itu, Pangdam Mayjen TNI Windiyatno menekankan pentingnya kepemimpinan yang transformatif bagi aparatur pajak. Menurutnya, pemimpin sejati harus turun langsung ke lapangan, memahami dinamika tim, dan memberikan solusi di saat sulit. "Pemimpin tidak boleh eksklusif. Ia harus berada di tengah anak buah, menjadi teladan dalam pola pikir dan tindakan serta rela berkorban untuk tujuan yang lebih besar," tegas Windiyatno.
Ia juga menambahkan pentingnya kejujuran dan kerja tim yang solid. Dalam tim yang kuat, tidak ada tempat untuk saling menjatuhkan, melainkan saling menguatkan, berbagi informasi, dan bersama-sama mencari solusi. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dan integritas dalam mencapai tujuan bersama.
Kepala Kantor Wilayah DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto, menyatakan bahwa pembekalan ini merupakan bagian dari upaya menjalin sinergi dan memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi strategis. Pembekalan ini juga menegaskan komitmen Kanwil DJP Sulselbartra dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kepemimpinan yang transformatif, pelayanan yang humanis, dan tata kelola yang akuntabel.
Sinergi dan Optimalisasi Penerimaan Pajak
Pembekalan ini difokuskan pada peningkatan penerimaan negara, pengawasan kepatuhan perpajakan, dan penegakan hukum perpajakan. Heri Kuswanto menambahkan, "Dengan semangat kedisiplinan ala militer, kita harus mampu membangun budaya kerja yang tangguh, terutama dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum perpajakan." Hal ini menunjukkan harapan agar pegawai DJP Sulselbartra dapat bekerja lebih efektif dan efisien.
Secara keseluruhan, pembekalan ini menekankan pentingnya kesadaran masyarakat, transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan yang humanis dan transformatif, serta kerja tim yang solid dalam mencapai target penerimaan pajak tahun 2025. Dengan menggabungkan pendekatan humanis dan prinsip kepemimpinan yang efektif, diharapkan kinerja DJP Sulselbartra dapat meningkat secara signifikan.
Dengan adanya pembekalan ini, diharapkan para pegawai DJP Sulselbartra dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Komitmen terhadap transparansi dan pelayanan humanis menjadi kunci keberhasilan dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
