Pasaman Barat Targetkan 11 Perda Baru di 2025 untuk Kembangkan Daerah
Pemkab Pasaman Barat, Sumatera Barat, menargetkan pembentukan 11 Peraturan Daerah (Perda) baru pada tahun 2025 untuk mendukung kemandirian daerah dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, berambisi besar di tahun 2025. Melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah, mereka menargetkan pembentukan 11 peraturan daerah (Perda) baru. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pasaman Barat, Rosidi, di Simpang Empat, Sumatera Barat, Jumat lalu (24/1).
Rosidi menjelaskan, target ambisius ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dengan Perda yang jelas, kebutuhan masyarakat diharapkan dapat terpenuhi dengan lebih efektif. Perda akan menjadi pedoman penting, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, dalam menjalankan berbagai kegiatan dan pembangunan.
Beberapa rancangan Perda yang akan dibahas meliputi sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyelenggaraan pemerintahan berbasis hukum, rencana tata ruang wilayah 2024-2045, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, dan perubahan APBD 2025. Selain itu, juga termasuk di dalamnya Rancangan Perda (Raperda) APBD 2026, rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029, perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang keamanan dan ketertiban umum, pengendalian dan penanggulangan penyakit rabies, penyelenggaraan perpustakaan, dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.
Rosidi berharap, pembahasan Raperda bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat berjalan lancar. Suksesnya pembahasan ini akan menghasilkan Perda yang menjadi acuan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Pasaman Barat. Proses legislasi yang efektif akan memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai rencana dan kebutuhan.
Sebagai catatan, pada tahun 2024, Pemkab Pasaman Barat telah berhasil mengesahkan lima Perda. Kelima Perda tersebut mencakup pajak daerah dan retribusi daerah, pertanggungjawaban APBD 2024, perubahan APBD 2024, rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045, dan APBD tahun 2025. Tidak hanya Perda, pada tahun yang sama juga telah diterbitkan 25 peraturan bupati dan 904 surat keputusan bupati.
Untuk tahun 2025, Pemkab Pasaman Barat juga merencanakan penetapan 10 rancangan peraturan bupati. Selain urusan legislasi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah juga menangani berbagai perkara hukum. Sepanjang tahun 2024, mereka menangani sembilan perkara, meliputi lima perkara perdata, dua perkara praperadilan, satu perkara PTUN, dan satu perkara Komisi Penyiaran Indonesia.
Dengan target 11 Perda baru di tahun 2025, Pemkab Pasaman Barat menunjukkan komitmen kuat dalam membangun kerangka hukum yang jelas dan terarah untuk kemajuan daerah. Harapannya, seluruh Perda yang disahkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat.