PBJT: Solusi Jitu Tarik Investasi Energi Terbarukan di Indonesia?
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyakini pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT) dapat menjadi solusi untuk menarik investasi energi terbarukan di Indonesia dan mengurangi beban anggaran negara.
Jakarta, 29 April 2024 - Institute for Essential Services Reform (IESR), sebuah lembaga think tank bidang energi, menyatakan bahwa pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT) dapat menjadi solusi efektif untuk menarik investasi dalam sektor energi terbarukan di Indonesia. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, dalam sebuah webinar di Jakarta. Kebijakan ini dinilai mampu mendorong pemanfaatan energi terbarukan tanpa membebani keuangan negara secara signifikan.
PBJT merupakan mekanisme yang memungkinkan akses terbuka dan non-diskriminatif bagi pihak di luar perusahaan utilitas untuk menggunakan infrastruktur jaringan transmisi milik perusahaan utilitas, seperti PLN. Dengan mekanisme ini, energi listrik dari pembangkit swasta dapat disalurkan langsung ke konsumen swasta, dengan biaya layanan yang dibayarkan kepada pengelola jaringan transmisi. Sistem ini memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan dalam memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk mendistribusikan energi dari berbagai sumber pembangkitan ke pusat-pusat beban.
Ambisi PLN untuk mengembangkan energi terbarukan hingga 75 gigawatt (GW) dari total target 100 GW pada 2040 membutuhkan pendanaan yang sangat besar, diperkirakan mencapai 235 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.000 triliun. Oleh karena itu, penerapan PBJT dinilai sebagai solusi untuk menarik investasi swasta tanpa membebani keuangan negara atau PLN. Fabby Tumiwa menjelaskan, "Bahkan dengan kondisi hari ini pun diperkirakan 70 persen dari kebutuhan investasi itu memang harus berasal dari swasta."
Potensi PBJT dalam Mendorong Investasi Energi Terbarukan
IESR baru-baru ini merilis laporan kebijakan mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT), atau yang dikenal secara global sebagai power wheeling. Laporan ini menyoroti PBJT sebagai solusi untuk mengatasi berbagai tantangan pengembangan energi terbarukan di Indonesia, seperti minimnya pilihan bagi perusahaan untuk mendapatkan energi terbarukan dan kendala geografis terkait jarak antara sumber daya terbarukan dengan pusat-pusat industri.
IESR menilai skema PBJT memungkinkan pihak non-utilitas untuk mengakses jaringan transmisi PLN dan menyalurkan listrik dari pembangkit swasta ke konsumen swasta dengan membayar biaya layanan. Skema ini dinilai menguntungkan semua pihak, membantu perusahaan mencapai target energi terbarukan mereka, dan memberikan sumber pendapatan jangka panjang yang stabil bagi PLN. Laporan tersebut juga menjelaskan bagaimana PLN dapat menyewakan saluran transmisinya dengan struktur dan insentif yang tepat.
Regulasi kelistrikan Indonesia saat ini dinilai telah memberikan ruang bagi implementasi dasar PBJT. IESR menekankan bahwa negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia telah berhasil mengimplementasikan mekanisme serupa, meningkatkan daya saing internasional mereka, dan mendorong pertumbuhan energi terbarukan. Oleh karena itu, IESR mendorong Indonesia untuk segera mengimplementasikan PBJT agar tetap menarik investasi asing di kawasan ini.
Manfaat dan Implementasi PBJT
- Menarik Investasi Swasta: PBJT mengurangi hambatan investasi di sektor energi terbarukan dengan memberikan akses ke infrastruktur yang sudah ada.
- Mengurangi Beban Anggaran Negara: Investasi swasta mengurangi ketergantungan pada pendanaan pemerintah.
- Meningkatkan Efisiensi: Pemanfaatan infrastruktur yang ada meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
- Meningkatkan Daya Saing: Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi energi terbarukan.
- Pendapatan Tambahan PLN: PLN dapat memperoleh pendapatan tambahan dari penyewaan jaringan transmisi.
Implementasi PBJT membutuhkan regulasi yang jelas dan transparan, serta kerjasama yang baik antara pemerintah, PLN, dan investor swasta. Dengan implementasi yang tepat, PBJT dapat menjadi kunci untuk percepatan transisi energi di Indonesia dan mencapai target energi terbarukan nasional.
Kesimpulannya, implementasi PBJT di Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investasi swasta dalam pengembangan energi terbarukan, mengurangi beban anggaran negara, dan meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan nasional. Langkah cepat dan terukur dalam implementasi kebijakan ini sangat penting untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif dalam menarik investasi asing dan mencapai target energi terbarukannya.
