MPR Dorong Swasta Percepat Transisi Energi di Indonesia
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong percepatan transisi energi di Indonesia dengan melibatkan sektor swasta dalam riset, produksi, dan distribusi energi baru terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menekankan pentingnya peran swasta dalam percepatan transisi energi Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Seminar Energi bertajuk 'Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim' di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (17/2).
Soeparno menjelaskan bahwa transisi energi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kontribusi signifikan dari sektor swasta. Kemampuan swasta dalam riset, produksi, dan distribusi energi baru terbarukan (EBT) menjadi kunci keberhasilan transisi ini. Indonesia, yang berkomitmen mencapai Net Zero Emission pada 2060, masih menghadapi tantangan besar berupa ketergantungan tinggi pada energi fosil, terutama batu bara yang menyumbang 61 persen pembangkit listrik nasional.
Tantangan dan Solusi Transisi Energi
Tingginya kebutuhan energi masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya, ditambah status Indonesia sebagai eksportir batubara terbesar dunia di tengah menurunnya minat pasar internasional, semakin mempersulit upaya transisi energi. Komitmen global terhadap penanganan perubahan iklim semakin menekan perlunya pergeseran dari energi fosil ke EBT.
Soeparno mengusulkan penerapan sistem 'power wheeling' untuk memfasilitasi kontribusi swasta. Sistem ini memungkinkan produsen energi terbarukan untuk memasok listrik langsung ke konsumen, tanpa harus melalui jaringan distribusi milik negara. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan mendorong investasi swasta di sektor EBT.
Krisis Iklim Membutuhkan Aksi Nyata
Suhu ekstrem yang mencapai 38 derajat Celcius di beberapa wilayah Indonesia pada Desember 2024 menjadi bukti nyata dampak perubahan iklim. Situasi ini, menurut Soeparno, menunjukkan bahwa dunia telah memasuki krisis iklim, bukan hanya perubahan iklim. Oleh karena itu, transisi energi harus ditangani dengan pendekatan manajemen krisis, bukan sekadar 'business as usual'.
Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM, Prof. Djati Mardiatno, menambahkan bahwa transisi energi harus seimbang antara ketahanan energi dan kebutuhan masyarakat. Kajian mendalam diperlukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil di berbagai sektor, seperti industri, transportasi, dan pembangkitan listrik. Energi terbarukan harus mampu memenuhi kebutuhan energi masyarakat secara stabil, aksesibel, dan efisien.
Insentif dan Inovasi untuk Swasta
Djati menyoroti pentingnya memberikan insentif dan subsidi bagi sektor swasta untuk mendorong pemanfaatan EBT. Inovasi riset dan teknologi juga krusial untuk mewujudkan ketahanan energi terbarukan. Dengan dukungan pemerintah dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan swasta, transisi energi di Indonesia dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Kesimpulannya, transisi energi di Indonesia membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan swasta. Dukungan kebijakan, insentif, dan inovasi teknologi akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mencapai target Net Zero Emission pada 2060. Peran swasta dalam riset, produksi, dan distribusi EBT sangat penting untuk memastikan keberhasilan transisi ini.
