Pelabuhan Bitung dan Makassar: Mesin Penggerak Ekonomi Sulawesi yang Semakin Seimbang
Ekspor-impor di Pelabuhan Bitung dan Makassar meningkat pesat, menunjukkan pemerataan ekonomi di Sulawesi Utara dan Selatan, ditopang transformasi pelabuhan dan pemberdayaan perempuan.
Aktivitas ekspor-impor di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, dan Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami peningkatan signifikan, menunjukkan pemerataan ekonomi di kedua wilayah tersebut. Peningkatan ini didukung oleh transformasi pelabuhan yang berkelanjutan dan upaya pemberdayaan pekerja perempuan.
Pada tahun lalu, nilai ekspor dari Terminal Petikemas (TPK) Bitung mencapai 5.026 TEUs, meningkat 85,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara di Triwulan I/2025, ekspor mencapai 1.435 TEUs dan impor 588 TEUs. Negara tujuan ekspor utama adalah China (Rp510,48 miliar), Brasil (Rp196 miliar), dan Amerika Serikat (Rp152,8 miliar). Komoditas ekspor unggulan meliputi ikan tuna kaleng, konsentrat air kelapa, kelapa kering, choco chip, dan bunga pala. Pabrik pengolahan kertas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung juga berkontribusi besar terhadap peningkatan ekspor.
Di Sulawesi Selatan, Terminal Petikemas New Makassar (TPKNM) mencatatkan peningkatan ekspor-impor sebesar 743.321 TEUs pada tahun 2024, meningkat dari 717.883 TEUs di tahun sebelumnya. TPKNM ditargetkan menjadi pelabuhan hub utama domestik Indonesia bagian timur dan internasional, menghubungkan Laut Cina Selatan, Samudera Pasifik, Australia, dan Oseania. Pengembangan TPKNM dibagi dalam tiga fase, dengan kapasitas keseluruhan tahap I mencapai 2,5 juta TEUs, jauh lebih besar dibandingkan Terminal 1 (TPM) yang hanya memiliki kapasitas 700 ribu TEUs/tahun.
Transformasi Menuju Pelabuhan Kelas Dunia
Transformasi pelabuhan di Sulawesi Utara dan Selatan merupakan kunci peningkatan aktivitas ekspor-impor. PT Pelindo Petikemas mendorong pemerataan sumber daya manusia, layanan, dan fasilitas di Indonesia bagian barat dan timur. Transformasi ini mencakup peningkatan kompetensi pekerja, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan keselamatan kerja. Sistem kerja dan operasional yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi juga diterapkan untuk meningkatkan akurasi data dan efisiensi layanan.
Upaya pemerataan juga terlihat pada pemberdayaan pekerja perempuan. VP Corporate Communication PT Pelindo Terminal Petikemas, R Suryo Khasabu, menyebutkan bahwa 8 persen (565 orang) dari total pekerja (7.053 orang) adalah perempuan, dengan 24,78 persen (140 orang) bekerja di bidang operasional. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan.
Salah satu contohnya adalah Putri Rahmawati Wojaa, operator Rubber Tyred Gantry Crane (RTG) di TPK Bitung, satu-satunya operator wanita di atas alat di TPK seluruh Indonesia. Kisah suksesnya menunjukkan bahwa stigma pekerjaan di pelabuhan yang maskulin dapat diubah dengan adanya kesempatan dan dukungan yang memadai.
“Inginnya membangun semangat bagi teman-teman perempuan lain kalau bisa menjadi operator seperti ini, asal ada kesempatan. Harapannya kesempatan seperti ini bisa makin terbuka,” ujar Putri.
Infrastruktur dan Konektivitas yang Terintegrasi
Pengembangan TPKNM di Makassar juga didukung oleh peningkatan konektivitas darat melalui integrasi jalan tol. Hal ini akan semakin meningkatkan efisiensi logistik dan memperkuat posisi Makassar sebagai hub utama di Indonesia bagian timur. Dengan transformasi yang berkelanjutan dan infrastruktur yang memadai, pelabuhan di Sulawesi Utara dan Selatan diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerataan pembangunan pelabuhan bukan hanya tentang peningkatan infrastruktur, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan setara bagi semua pekerja, termasuk perempuan. Dengan demikian, pelabuhan tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi contoh keberhasilan pemberdayaan perempuan di Indonesia.
Ke depan, peningkatan kapasitas dan efisiensi pelabuhan di Bitung dan Makassar akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara dan Selatan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
