Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Mendagri: Pelantikan 15 Kepala Daerah Hasil Putusan MK Tak Serentak
Mendagri: Pelantikan 15 Kepala Daerah Hasil Putusan MK Tak Serentak

Sebanyak 15 kepala daerah hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada 2024 tidak dilantik secara serentak; dua gubernur dilantik Presiden, sisanya oleh gubernur masing-masing.

Pelantikan Serentak Kepala Daerah: Gubernur Bengkulu Tegaskan Tak Ada Sekat Pusat-Daerah
Pelantikan Serentak Kepala Daerah: Gubernur Bengkulu Tegaskan Tak Ada Sekat Pusat-Daerah

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menekankan bahwa pelantikan serentak kepala daerah menandakan berakhirnya sekat dan distorsi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, membuka peluang pembangunan yang lebih baik.

481 Kepala Daerah Terpilih Dilantik Presiden, Persiapan di Monas dan Akmil
481 Kepala Daerah Terpilih Dilantik Presiden, Persiapan di Monas dan Akmil

Sebanyak 481 pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik Presiden di Istana Kepresidenan pada Kamis (20/2), setelah pengarahan di Monas dan akan mengikuti pembekalan di Akmil.

23 Kepala Daerah Sulsel Dilantik Februari 2025, Dua Kasus Sengketa di MK
23 Kepala Daerah Sulsel Dilantik Februari 2025, Dua Kasus Sengketa di MK

Sebanyak 23 kepala daerah terpilih di Sulawesi Selatan akan dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta, sementara dua kasus sengketa Pilkada masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi.

Banyuasin Siap Lantik Kepala Daerah Terpilih 20 Februari 2025
Banyuasin Siap Lantik Kepala Daerah Terpilih 20 Februari 2025

Pemkab Banyuasin tengah mempersiapkan dokumen pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Askolani-Neta, yang dijadwalkan serentak pada 20 Februari 2025 di Istana Negara.

KPU Kalsel Awasi Pelantikan Gubernur dan Wagub Terpilih
KPU Kalsel Awasi Pelantikan Gubernur dan Wagub Terpilih

KPU Kalimantan Selatan memastikan pengawalan penuh terhadap kelancaran pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 6 Februari 2025, setelah Pilkada 2024 yang berjalan lancar tanpa sengketa ke MK untuk Pilgub Kalsel.

Presiden Akan Lantik Lima Kepala Daerah Riau di Jakarta
Presiden Akan Lantik Lima Kepala Daerah Riau di Jakarta

Presiden dijadwalkan melantik lima bupati/wakil bupati terpilih di Riau pada 6 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta, setelah melalui proses yang melibatkan berbagai pihak dan memastikan tidak adanya sengketa hasil Pilkada.

Mukomuko: Persiapan Pelantikan Bupati Terpilih 2024
Mukomuko: Persiapan Pelantikan Bupati Terpilih 2024

Pemerintah Kabupaten Mukomuko tengah mempersiapkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2024, Choirul Huda dan Rahmadi, yang dijadwalkan pada 6 Februari 2025 di Bengkulu.

Pelantikan Kepala Daerah 6 Februari 2025: Berdasar UU Pilkada
Pelantikan Kepala Daerah 6 Februari 2025: Berdasar UU Pilkada

Anggota Komisi II DPR, Ujang Bey, menjelaskan bahwa pelantikan kepala daerah serentak pada 6 Februari 2025 mengacu pada UU Pilkada, meskipun ada beberapa daerah yang masih dalam proses hukum, demi menjaga stabilitas pemerintahan dan ekonomi daerah.

Pelantikan Kepala Daerah Terpusat di Jakarta: Gubernur dan Bupati/Walikota Lampung Dilantik 6 Februari
Pelantikan Kepala Daerah Terpusat di Jakarta: Gubernur dan Bupati/Walikota Lampung Dilantik 6 Februari

Pj. Sekda Lampung mengumumkan pelantikan terpusat untuk Gubernur/Wagub dan Bupati/Walikota Lampung di Jakarta pada 6 Februari 2024, lebih cepat dari jadwal semula.

Pelantikan Serentak Gubernur dan Kepala Daerah di Kepri Februari 2025
Pelantikan Serentak Gubernur dan Kepala Daerah di Kepri Februari 2025

KPU Kepri mengumumkan pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota terpilih se-Kepri akan dilakukan serentak pada 6 Februari 2025 di Istana Negara, kecuali yang masih dalam sengketa di MK.

Pelantikan Gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah Diharapkan 6 Februari 2025
Pelantikan Gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah Diharapkan 6 Februari 2025

KPU Banten berharap pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada 6 Februari 2025, bersamaan dengan kepala daerah terpilih lainnya yang tak memiliki sengketa pilkada.