Pemerintah Pastikan Jaminan Sosial Korban Pelanggaran HAM

Kemensos dan Kemenham berkolaborasi untuk memastikan jaminan sosial bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, korban konflik, dan penyandang disabilitas, termasuk di Timor Leste.

Jakarta, 21 Januari 2024 - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memastikan pemenuhan hak jaminan sosial bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu, korban konflik, dan penyandang disabilitas, termasuk korban konflik di Timor Leste. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama kedua menteri di Jakarta.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi korban konflik sosial dan penyandang disabilitas sebagai bentuk penghormatan HAM. "Hak-hak harus dipenuhi, pelindungan juga harus diperkuat," tegas Mensos Saifullah Yusuf. Kolaborasi antar kementerian difokuskan pada akses jaminan sosial bagi korban pelanggaran HAM berat dan penyandang disabilitas.

Kemensos berperan utama dalam memberikan perlindungan sosial, sementara Kemenham memperkuat payung hukum melalui peraturan menteri. Peraturan ini menjadi acuan Kemensos dalam menjalankan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Kemenham memastikan dukungan regulasi untuk program ini berjalan optimal.

Menteri HAM Natalius Pigai menambahkan, negara berkomitmen untuk memberikan bantuan berupa remedial, rehabilitasi, dan restitusi kepada kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Ini termasuk korban konflik sosial, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan penyandang disabilitas. Beliau mencontohkan konflik Timor Leste yang berdampak pada sekitar 300.000 orang.

"Ini bagian tanggung jawab Kemensos. Kementerian HAM akan bantu buka pintu, supaya mereka mendapat perhatian negara," jelas Menteri Pigai. Kedua kementerian akan berkolaborasi dalam mengidentifikasi korban konflik sosial, dan sesuai keputusan pengadilan, akan diberikan kompensasi.

Perhatian serupa juga diberikan kepada penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum. Kemenham akan menerbitkan peraturan untuk memastikan dukungan bagi penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan minoritas. Langkah ini menunjukan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan kelompok-kelompok tersebut.

Kesimpulannya, kolaborasi Kemensos dan Kemenham ini memastikan jaminan sosial bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM dan kelompok rentan lainnya. Komitmen pemerintah untuk memenuhi hak-hak asasi manusia dan memberikan perlindungan sosial kepada warga negara menjadi fokus utama kerja sama ini.