Kerjasama Antar Kementerian Tingkatkan Perlindungan Kelompok Rentan

Kementerian Sosial dan Kementerian Hak Asasi Manusia berkolaborasi untuk melindungi kelompok rentan, termasuk korban pelanggaran HAM, melalui program-program jaminan sosial dan intervensi negara.

Jakarta, 21 Januari – Kementerian Sosial dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja sama untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi kelompok rentan, termasuk saksi dan korban pelanggaran HAM. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Sosial, Selasa lalu.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa pertemuan dengan Menteri HAM, Natalius Pigai, membuka peluang kolaborasi program, termasuk yang menangani isu pelanggaran HAM masa lalu. "Kami telah mendukung beberapa program yang ada, dan kami membahas poin pentingnya, yaitu memastikan penghormatan, perlindungan, dan akses terhadap HAM. Kami berkomitmen pada perlindungan sosial," ujarnya.

Menteri Saifullah menekankan bantuan berupa perlindungan dan jaminan sosial diberikan kepada kelompok yang memenuhi kriteria. Bantuan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam melindungi warga negaranya.

Sementara itu, Menteri Pigai menambahkan bahwa HAM menjadi fokus utama dalam Nawacita Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Kementerian HAM terus bekerja sama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat untuk mengarusutamakan isu HAM.

Kolaborasi kedua kementerian ini mencakup identifikasi kelompok yang membutuhkan dukungan negara untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan mereka. "Dalam diskusi sebelumnya, kami mengidentifikasi 12 kelompok. Namun, setelah peninjauan lebih lanjut, kami menemukan 27 kelompok yang harus dijangkau negara," kata Menteri Pigai.

Ke-27 kelompok ini, termasuk saksi dan korban pelanggaran HAM serta kelompok masyarakat di daerah konflik, membutuhkan intervensi negara untuk mengatasi masalah HAM yang mereka hadapi. Kelompok-kelompok ini diprioritaskan dalam kerangka Nawacita, yang bertujuan untuk mendorong kebijakan yang berorientasi pada HAM.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan perlindungan dan kesejahteraan kelompok rentan di Indonesia. Dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian kedua kementerian, diharapkan upaya perlindungan HAM dapat lebih efektif dan terarah.