Pemerintah Tarik Utang Rp224,3 Triliun hingga Februari 2025: Strategi Pembiayaan Tetap Sesuai Jalur
Pemerintah telah menarik utang senilai Rp224,3 triliun hingga Februari 2025 untuk membiayai APBN, dengan strategi pembiayaan yang tetap sesuai jalur dan terukur.
Pemerintah Indonesia telah menarik pembiayaan utang baru senilai Rp224,3 triliun hingga akhir Februari 2025. Angka ini setara dengan 28,9 persen dari total target pembiayaan APBN sebesar Rp775,9 triliun sepanjang tahun 2025. Penarikan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp238,8 triliun dan pinjaman netto minus Rp14,4 triliun. Informasi ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta.
Menurut Wakil Menteri Keuangan, strategi pembiayaan APBN tetap dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan terukur. Pemerintah juga mempertimbangkan efisiensi anggaran dan dinamika pasar keuangan dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan. Pembiayaan non-utang tercatat minus Rp4,3 triliun, sehingga total realisasi pembiayaan anggaran hingga 28 Februari 2025 mencapai Rp220,1 triliun atau 35,7 persen dari target APBN sebesar Rp616,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan menekankan bahwa strategi pembiayaan tetap berjalan sesuai jalur (on-track), dengan menjaga cost of fund yang efisien serta mengelola risiko pembiayaan secara termitigasi. Kinerja lelang SBN di pasar perdana juga terpantau kuat, ditunjukkan oleh bid to cover ratio yang tinggi, yaitu 2,8 untuk SUN dan 1,66 untuk SBSN. Hal ini menunjukkan tingginya minat investor terhadap SBN Indonesia.
Rincian Pembiayaan Utang dan Kinerja Pasar SBN
Pemerintah telah berhasil menarik utang melalui penerbitan SBN senilai Rp238,8 triliun. Namun, terdapat pinjaman netto minus Rp14,4 triliun, yang menunjukkan adanya pembayaran utang yang lebih besar daripada penarikan utang baru pada sektor pinjaman. Secara keseluruhan, pembiayaan utang mencapai Rp224,3 triliun hingga Februari 2025.
Imbal hasil (yield) SBN dengan tenor 10 tahun pada 12 Maret 2025 tercatat sebesar 6,87 persen, turun 15 basis poin (bps) secara tahun berjalan (year-to-date/ytd). Spread yield SBN 10 tahun dibandingkan dengan yield US Treasury tercatat sebesar 267 bps, yang dinilai cukup rendah dibandingkan negara-negara sejawat. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko investasi di Indonesia relatif lebih rendah.
"Ini menunjukkan bahwa risiko investasi di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain," tutur Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.
Penarikan Pembiayaan yang Besar di Awal Tahun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui adanya penarikan pembiayaan yang cukup besar pada dua bulan pertama tahun 2025. Hal ini mencerminkan strategi front loading dalam perencanaan pembiayaan, di mana realisasi pembiayaan di awal tahun cukup signifikan.
"Ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, realisasinya di awal cukup besar," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
APBN mencatat defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Februari 2025. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp316,9 triliun (10,5 persen dari target APBN 2025), sementara realisasi belanja negara mencapai Rp348,1 triliun (9,6 persen dari target).
Kesimpulan
Penarikan utang pemerintah sebesar Rp224,3 triliun hingga Februari 2025 merupakan bagian dari strategi pembiayaan APBN yang terukur dan hati-hati. Meskipun terjadi defisit APBN, kinerja lelang SBN yang kuat dan spread yield yang rendah menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Strategi front loading dalam pembiayaan menunjukkan perencanaan yang matang dari pemerintah.
