Pemkab Bangka Prioritaskan Anggaran Pilkada 2025: Efisiensi Demi Pemilu Lancar
Pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan lebih dari Rp20 miliar untuk Pilkada 2025, melakukan efisiensi anggaran untuk menutup defisit APBD dan memastikan pemilu berjalan lancar.
Pemkab Bangka Fokus Anggaran Pilkada 2025
Pemerintah Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, tengah fokus menyiapkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2025 yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 miliar. Penjabat Bupati Bangka, Isnaini, menyatakan komitmen ini pada Senin, 20 Januari 2024 di Sungailiat. Anggaran tersebut dinilai krusial untuk menjamin kelancaran Pilkada yang akan dikelola oleh KPU dan Bawaslu.
Efisiensi Anggaran untuk Pilkada 2025
Menghadapi defisit keuangan daerah, Pemkab Bangka terpaksa melakukan efisiensi anggaran. Langkah awal difokuskan pada pengurangan belanja barang dan jasa yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dana Pilkada 2025. Isnaini menjelaskan bahwa efisiensi ini merupakan langkah awal, dan pengurangan anggaran dapat dilakukan kembali jika dirasa masih kurang.
Potongan Anggaran untuk Menutup Defisit
Salah satu bentuk efisiensi yang diterapkan adalah pemotongan anggaran belanja kepala daerah. Potongan sebesar 20 persen diterapkan pada biaya rumah tangga Penjabat Bupati, sementara biaya perjalanan dinas dikurangi hingga 40 persen. Isnaini menambahkan bahwa pembahasan terkait pengurangan anggaran belanja pegawai untuk tahun 2025 belum dilakukan.
Usulan Anggaran Pilkada dari KPU
Ketua KPU Kabupaten Bangka, Sinarto, mengungkapkan bahwa draf usulan anggaran Pilkada 2025 yang diajukan ke Pemkab Bangka mencapai Rp26 miliar. Angka ini menunjukkan besarnya kebutuhan dana untuk penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan transparan.
Kesimpulan
Pemkab Bangka menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan Pilkada 2025. Dengan mengalokasikan dana signifikan dan melakukan efisiensi anggaran, diharapkan Pilkada dapat berjalan lancar dan demokratis. Langkah efisiensi yang diambil, meskipun berdampak pada pengurangan beberapa pos anggaran, diyakini sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan terselenggaranya Pilkada sesuai rencana.
