Kemendagri Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 Sehemat Mungkin
Kemendagri memastikan anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan sehemat mungkin, dengan prioritas pada hal-hal pokok seperti pengadaan surat suara dan pengamanan.
Jakarta, 3 Maret 2025 - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan diatur sehemat mungkin. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan PSU di 24 daerah, menyusul putusan atas 26 dari 40 perkara sengketa Pilkada yang sampai ke tahap pembuktian. Keputusan ini diambil setelah MK menggelar sidang dan mempertimbangkan berbagai aspek terkait sengketa Pilkada tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menegaskan komitmen Kemendagri untuk meminimalisir anggaran PSU. "Kita pastikan anggarannya seminimal mungkin, sehemat mungkin. Jangan sampai dianggarkan untuk hal yang enggak perlu. Misalnya, sosialisasi koordinasi PSU di hotel, enggak boleh," tegas Bima Arya dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin.
Prioritas anggaran PSU akan difokuskan pada kebutuhan pokok pelaksanaan PSU. Hal ini untuk memastikan proses PSU berjalan lancar dan efisien. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian utama Kemendagri.
Alokasi Anggaran PSU Pilkada 2024
Bima Arya menjelaskan bahwa alokasi anggaran PSU akan dikoordinasikan dengan berbagai pihak. Kemendagri akan mengevaluasi kesiapan masing-masing daerah terlebih dahulu. "Kalau daerahnya siap maka ditanggung oleh APBD kota/kabupaten, tapi kalau kota/kabupaten tidak mampu maka akan dibantu provinsi. Nanti kalau provinsi juga tidak memungkinkan, baru kita akan komunikasikan dengan Kementerian Keuangan," jelasnya.
Beberapa provinsi dengan kapasitas fiskal yang kuat telah menyatakan kesiapannya untuk menganggarkan pelaksanaan PSU melalui APBD. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran proses demokrasi. Kemendagri optimistis proses pendanaan PSU akan berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik.
Bima Arya menambahkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, sistem pendanaan PSU akan lebih jelas. Kemendagri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan untuk memastikan ketersediaan anggaran yang cukup dan efisien.
Daftar 24 Daerah yang Akan Melaksanakan PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan PSU di 24 daerah. Putusan ini dikeluarkan setelah MK mengabulkan sebagian dari 26 perkara sengketa Pilkada 2024. Berikut daftar 24 daerah tersebut:
- Provinsi Papua
- Kota Banjarbaru
- Kota Sabang
- Kota Palopo
- Kabupaten Tasikmalaya
- Kabupaten Magetan
- Kabupaten Buru
- Kabupaten Pasaman
- Kabupaten Mahakam Ulu
- Kabupaten Empat Lawang
- Kabupaten Bangka Barat
- Kabupaten Serang
- Kabupaten Pesawaran
- Kabupaten Kutai Kartanegara
- Kabupaten Boven Digoel
- Kabupaten Kepulauan Talaud
- Kabupaten Banggai
- Kabupaten Gorontalo Utara
- Kabupaten Bungo
- Kabupaten Bengkulu Selatan
- Kabupaten Barito Utara
- Kabupaten Parigi Moutong
- Kabupaten Siak
- Kabupaten Pulau Taliabu
PSU di daerah-daerah tersebut akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang bervariasi, mulai dari 30 hingga 180 hari sejak putusan MK dibacakan pada 24 Februari 2025.
Kemendagri berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar, demokratis, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penggunaan anggaran yang efisien dan terarah menjadi prioritas utama dalam proses ini.
