Biaya PSU Pilkada 2024 Mencapai Rp1 Triliun, DPR Beri Tenggat Waktu 10 Hari pada Pemerintah
Komisi II DPR memperkirakan biaya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 mencapai Rp1 triliun, dan memberikan tenggat waktu 10 hari kepada pemerintah untuk menyelesaikan mekanisme pembiayaan.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan beberapa gugatan hasil Pilkada 2024, yang mengakibatkan perlunya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu, terutama terkait pembiayaan yang dibutuhkan. Komisi II DPR RI telah memperkirakan biaya total PSU ini mencapai angka yang fantastis.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengungkapkan perkiraan biaya PSU Pilkada 2024 hampir mencapai Rp1 triliun. Angka ini didapat dari perhitungan kebutuhan anggaran yang diajukan oleh penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu, serta anggaran untuk pengamanan oleh TNI dan Polri. Pernyataan ini disampaikan usai rapat kerja dengan lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).
Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk PSU ini menjadi sorotan utama. Komisi II DPR menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menanggung beban pembiayaan yang signifikan ini. Pemerintah pusat dan daerah harus segera menemukan solusi agar proses PSU dapat berjalan lancar tanpa hambatan finansial.
Anggaran PSU Pilkada 2024: KPU, Bawaslu, dan Peran Pemerintah Pusat
Rincian anggaran yang dibutuhkan untuk PSU Pilkada 2024 telah disampaikan oleh KPU dan Bawaslu. KPU RI, melalui Ketua KPU Mochammad Afifuddin, menyampaikan bahwa dibutuhkan anggaran sebesar Rp486.383.829.417. Angka ini diperuntukkan bagi 24 dari 26 daerah yang harus menggelar PSU, mengingat enam daerah lainnya masih memiliki sisa anggaran dari Pilkada 2024.
Sementara itu, Bawaslu RI, melalui Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, menekankan perlunya dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan keterbatasan APBD di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang membuat anggaran pengawasan PSU tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sangat diperlukan.
Total kebutuhan anggaran yang disampaikan KPU dan Bawaslu saja sudah mencapai ratusan miliar rupiah. Belum termasuk anggaran untuk pengamanan yang menjadi tanggung jawab TNI dan Polri, yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah lainnya. Inilah yang membuat total perkiraan biaya PSU Pilkada 2024 mencapai hampir Rp1 triliun.
Pemerintah Diberi Tenggat Waktu 10 Hari Kerja
Menanggapi besarnya biaya yang dibutuhkan, Komisi II DPR memberikan tenggat waktu 10 hari kerja kepada pemerintah untuk menyimulasikan mekanisme pembiayaan PSU. Mekanisme ini harus mencakup pembagian beban antara APBD dan APBN. Dede Yusuf menegaskan bahwa pemerintah harus siap untuk melaksanakan PSU, dan DPR berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian terkait pembiayaan ini.
Pemerintah perlu segera menentukan porsi pembiayaan yang akan ditanggung oleh APBD dan APBN. Hal ini penting untuk memastikan bahwa PSU dapat dilaksanakan dengan lancar dan tidak terhambat oleh masalah keuangan. Kejelasan mekanisme pembiayaan ini akan memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik di kemudian hari.
Komisi II DPR akan menunggu laporan dari pemerintah terkait simulasi pembiayaan PSU dalam waktu 10 hari kerja. Laporan ini akan menjadi dasar bagi DPR untuk mengambil langkah selanjutnya dalam mendukung pelaksanaan PSU Pilkada 2024 yang adil dan demokratis.
Dengan demikian, pemerintah pusat memegang peranan penting dalam memastikan kelancaran PSU Pilkada 2024. Dukungan anggaran yang memadai dari APBN akan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan PSU di berbagai daerah.
Kesimpulan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 akibat putusan MK menimbulkan tantangan besar, terutama terkait pembiayaan yang mencapai hampir Rp1 triliun. Komisi II DPR telah memberikan tenggat waktu 10 hari kepada pemerintah untuk menyelesaikan mekanisme pembiayaan yang melibatkan APBD dan APBN, memastikan PSU berjalan lancar dan demokratis.
