Pemkab Penajam Paser Utara Dukung Warga Lokal Ikuti Proyek IKN
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membantu warga lokal mendapatkan pekerjaan di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi kerja.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mengambil langkah proaktif untuk memastikan warga lokal mendapatkan kesempatan kerja dalam proyek pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku. Hal ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi keahlian yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing warga setempat dalam menghadapi peluang kerja yang muncul seiring dengan pembangunan IKN.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten PPU, Marjani, menjelaskan bahwa salah satu persyaratan penting untuk bekerja di proyek IKN adalah kepemilikan sertifikasi pelatihan kerja. Oleh karena itu, Pemkab PPU telah menyediakan fasilitas pelatihan dan sertifikasi bagi warga, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima bekerja, baik di proyek IKN maupun proyek lainnya.
Program ini merupakan respon langsung terhadap kebutuhan tenaga kerja terampil di IKN. Dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, Pemkab PPU berupaya untuk mempersiapkan warganya agar siap bersaing dan mendapatkan pekerjaan yang layak di tengah pembangunan IKN. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat lokal dan mengurangi pengangguran.
Pelatihan dan Sertifikasi untuk Warga Lokal
Sepanjang tahun 2024, Dinas Nakertrans Kabupaten PPU telah melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi secara bertahap. Sebanyak 757 pencari kerja yang terdaftar dan memiliki kartu kuning telah mengikuti program ini. Jumlah tersebut belum termasuk peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten dan pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari berbagai pihak untuk mendukung partisipasi warga lokal dalam proyek IKN.
Data peserta pelatihan yang telah mendapatkan sertifikasi kemudian diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar dapat dipertimbangkan dalam proses perekrutan tenaga kerja untuk proyek IKN. Tujuannya adalah untuk memprioritaskan warga lokal dalam kesempatan kerja di IKN, sehingga pembangunan IKN dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PPU telah mengalokasikan dana sebesar Rp3 miliar untuk program pelatihan tenaga kerja ini pada tahun 2024. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, termasuk biaya sertifikasi, sehingga program ini dapat diakses oleh warga lokal secara luas.
Peningkatan SDM untuk Menghadapi Persaingan Kerja
Pemerintah Kabupaten PPU berkomitmen untuk terus menjalankan program peningkatan sumber daya manusia (SDM) berbasis kompetensi. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan warga lokal agar mampu bersaing dalam dunia kerja yang dinamis, khususnya seiring dengan perkembangan IKN. Dengan peningkatan kualitas SDM, diharapkan warga lokal dapat mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan IKN dan menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Melalui berbagai pelatihan yang diberikan, Pemkab PPU berupaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan warga, sehingga mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh industri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa warga lokal tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan IKN, tetapi juga menjadi bagian integral dari proses pembangunan tersebut.
Program pelatihan ini tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga mencakup aspek lain seperti etika kerja dan pengembangan soft skills. Dengan demikian, para peserta pelatihan tidak hanya memiliki keahlian teknis yang mumpuni, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku kerja yang profesional.
Dengan adanya komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program pelatihan dan sertifikasi ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi warga lokal Kabupaten PPU, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan IKN dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Inisiatif ini menunjukkan komitmen nyata dari pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat lokal dan memastikan pembangunan IKN memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan serupa dan memastikan keadilan dalam pemerataan kesempatan kerja.
