Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kaltara Himpun 1.201 Usulan di Musrenbang RKPD 2026: Fokus pada Ekonomi Inklusif dan Mitigasi Bencana
Kaltara Himpun 1.201 Usulan di Musrenbang RKPD 2026: Fokus pada Ekonomi Inklusif dan Mitigasi Bencana

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kaltara 2026 menghasilkan 1.201 usulan senilai Rp3,3 triliun, dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan mitigasi bencana.

RKPD Kaimana 2026: Pemkab Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat
RKPD Kaimana 2026: Pemkab Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Kaimana menggunakan RKPD yang dihasilkan dari musrenbang untuk memastikan program pembangunan benar-benar mengakomodasi kebutuhan prioritas masyarakat, terutama di kampung-kampung.

441 Usulan Prioritas Masuk RKPD Lampung Selatan 2026
441 Usulan Prioritas Masuk RKPD Lampung Selatan 2026

Pemkab Lampung Selatan terima 441 usulan prioritas dari Musrenbang RKPD 2026, hasil verifikasi dari 1.537 usulan awal, yang akan diprioritaskan sesuai kapasitas keuangan daerah.

Pemkab Lombok Tengah Gelar Pramusrenbang: Serap Aspirasi Masyarakat untuk RPJP, RPJMD, dan RKPD 2026
Pemkab Lombok Tengah Gelar Pramusrenbang: Serap Aspirasi Masyarakat untuk RPJP, RPJMD, dan RKPD 2026

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggelar pramusyawarah rencana pembangunan (pramusrenbang) di 12 kecamatan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD tahun 2026.

Pemkab Nagan Raya Gelar Musrenbang: RKPK 2026 Fokus Peningkatan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
Pemkab Nagan Raya Gelar Musrenbang: RKPK 2026 Fokus Peningkatan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggelar Musrenbang tingkat kecamatan untuk menyusun RKPK 2026, dengan fokus peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan.

Pemkab Tanah Laut Tekankan Pembangunan Sesuai Kebutuhan Masyarakat
Pemkab Tanah Laut Tekankan Pembangunan Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Pemkab Tanah Laut, Kalimantan Selatan, menekankan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar tuntutan, hal ini disampaikan dalam Musrenbang RKPD 2026 di Pelaihari.

Musrenbang HST: Forum Strategis Warga Usulkan Pembangunan Desa
Musrenbang HST: Forum Strategis Warga Usulkan Pembangunan Desa

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, menjadi forum strategis bagi masyarakat untuk mengusulkan pembangunan desa, mencakup perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Buleleng Terima 933 Usulan Pembangunan Desa untuk RKPD 2026
Buleleng Terima 933 Usulan Pembangunan Desa untuk RKPD 2026

Pemkab Buleleng menerima 933 usulan pembangunan dari desa dan kelurahan untuk RKPD 2026, dengan infrastruktur sebagai sektor terbanyak, menekankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Pemkab Tapin Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur di Musrenbang 2024
Pemkab Tapin Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur di Musrenbang 2024

Pemkab Tapin menerima 49 usulan dari 12 desa dan 4 kelurahan di Kecamatan Tapin Utara dan Bungur, dengan fokus utama pada perbaikan infrastruktur seperti bedah rumah, perbaikan siring sungai, dan pemeliharaan pohon di jalan utama.

Musrenbang Langkat: Wadah Aspirasi dan Prioritas Pembangunan
Musrenbang Langkat: Wadah Aspirasi dan Prioritas Pembangunan

Penjabat Bupati Langkat, HM Faisal Hasrimy, menekankan pentingnya Musrenbang sebagai wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, termasuk solusi jalan rusak dan program jaminan kesehatan.

Pemkab Berau Serap Aspirasi Warga untuk RUU Pembangunan 2026
Pemkab Berau Serap Aspirasi Warga untuk RUU Pembangunan 2026

Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menggelar Musrenbang untuk menyerap aspirasi warga dalam perencanaan pembangunan tahun 2026, dengan fokus pada infrastruktur, sosial budaya, dan ekonomi.

Musrenbang Kota Kediri: Jaring Aspirasi Warga untuk Pembangunan 2026
Musrenbang Kota Kediri: Jaring Aspirasi Warga untuk Pembangunan 2026

Pemkot Kediri menggelar Musrenbang tingkat kecamatan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tahun 2026, mencakup tujuh prioritas pembangunan yang masih dapat disesuaikan dengan kebijakan Wali Kota terpilih.