Pemkab Tulungagung Berkomitmen Tekan Angka Putus Sekolah Jelang Wajib Belajar 13 Tahun

Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkomitmen mengurangi angka putus sekolah yang mencapai lebih dari 2000 anak, dengan fokus pada faktor ekonomi dan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Tulungagung, Jawa Timur, 2 Mei 2024 - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menyatakan komitmen kuat untuk menekan angka putus sekolah di tengah persiapan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun pada 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, usai memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Jumat lalu. Upacara yang ditutup dengan pemotongan tumpeng ini menjadi simbol harapan akan kemajuan pendidikan di Tulungagung.

Bupati Gatut Sunu Wibowo mengungkapkan keprihatinannya atas masih tingginya angka putus sekolah di Tulungagung. "Ke depan kita harus bahu membahu agar pendidikan di Tulungagung semakin maju. Kami melihat, tingkat pendidikan masyarakat masih didominasi lulusan SLTP," ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi tantangan nyata yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Puspita Rahadi, memaparkan data mengejutkan. Lebih dari 2.000 anak usia sekolah di Tulungagung tercatat sebagai anak putus sekolah. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama, diikuti oleh masalah kekerasan di lingkungan pendidikan. "Sebagian besar anak putus sekolah karena memilih bekerja demi membantu ekonomi keluarga. Tapi ada juga kasus yang dipicu kekerasan, baik perundungan maupun kekerasan seksual," jelas Puspita Rahadi.

Mengatasi Tantangan Putus Sekolah di Tulungagung

Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah merancang berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memperkuat pendekatan berbasis keluarga dan komunitas. "Upaya kami tidak hanya menyasar anak, tapi juga orang tua dan lingkungan sekitarnya agar tumbuh kesadaran pentingnya pendidikan," terang Puspita Rahadi. Program pendampingan psikologis juga disiapkan bagi korban kekerasan di sekolah.

Selain itu, pemerintah daerah juga fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik. Banyak guru di Tulungagung yang telah berusia lanjut, namun mereka telah menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan sistem pembelajaran baru, seperti Kurikulum Merdeka. "Mereka sudah menerapkan Kurikulum Merdeka. Kami juga terus dorong peningkatan kapasitas guru melalui program Guru Penggerak," tambah Puspita Rahadi. Program Guru Penggerak bahkan menjadi salah satu syarat pengangkatan kepala sekolah.

Saat ini, sekitar 80 persen guru di Tulungagung telah mengikuti program Guru Penggerak. Jumlah guru ASN di Tulungagung sendiri mencapai sekitar 9.000 orang. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan tenaga pendidik yang berkualitas untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Kondisi Tenaga Pendidik dan Tantangan ke Depan

Meskipun terdapat kemajuan dalam program Guru Penggerak, tantangan tetap ada. Usia guru yang sebagian besar telah lanjut usia menjadi salah satu kendala yang perlu diatasi. Pemerintah daerah perlu memikirkan strategi untuk regenerasi guru agar kualitas pendidikan tetap terjaga di masa mendatang. Selain itu, upaya menekan angka putus sekolah juga perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah.

Komitmen Pemkab Tulungagung untuk mengurangi angka putus sekolah patut diapresiasi. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak. Pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam mendorong anak untuk tetap bersekolah tidak dapat diabaikan. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan angka putus sekolah di Tulungagung dapat ditekan secara signifikan menjelang diberlakukannya wajib belajar 13 tahun.

Kesimpulannya, upaya Pemkab Tulungagung dalam menekan angka putus sekolah merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Komitmen ini harus diimbangi dengan strategi yang tepat sasaran dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak.