Pemkot Bandarlampung Alokasikan Rp1,5 Miliar untuk Bangun BLK, Tekan Angka Pengangguran
Pemerintah Kota Bandarlampung menganggarkan Rp1,5 miliar untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) guna mengurangi angka pengangguran dan dimulai pada tahun 2025.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menunjukkan komitmennya dalam mengurangi angka pengangguran dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Pembangunan BLK ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2025 mendatang. Anggaran tersebut merupakan tahap awal dari proyek yang diperkirakan menelan biaya total hingga Rp5 miliar. Pembangunan BLK ini merupakan jawaban atas tingginya angka pengangguran di Kota Bandarlampung.
Sekretaris Daerah Kota Bandarlampung, Iwan Gunawan, menjelaskan bahwa anggaran Rp1,5 miliar tersebut akan digunakan untuk tahap pertama pembangunan BLK. "Tahun ini BLK akan dimulai pembangunannya dan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp1,5 miliar," ujar Iwan Gunawan di Bandarlampung, Rabu (22/4).
Pembangunan BLK ini merupakan hasil kerja sama antara Pemkot Bandarlampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, juga telah memberikan arahan langsung terkait pembangunan BLK ini melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU). BLK ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Bandarlampung dan memberikan pelatihan keterampilan bagi warga yang membutuhkan.
Pembangunan BLK Bandarlampung: Tahapan dan Lokasi
Pembangunan BLK Bandarlampung akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan menggunakan anggaran Rp1,5 miliar, sementara tahap kedua akan menggunakan sisa anggaran hingga mencapai total Rp5 miliar. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandarlampung, M. Yudhi, menjelaskan bahwa pembangunan BLK ini akan dilakukan dalam dua tahap. Hal ini memungkinkan adanya penyempurnaan pada tahap kedua pembangunan.
Lokasi pembangunan BLK telah ditentukan, yaitu di lahan bekas Sekolah Dasar yang terletak di dekat Rumah Sakit Bumi Waras. Pemilihan lokasi ini diharapkan dapat memudahkan akses bagi masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan di BLK tersebut. Pemilihan lokasi juga mempertimbangkan aspek strategis dan ketersediaan lahan yang sesuai.
M. Yudhi juga menekankan pentingnya keberadaan BLK sebagai solusi untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Bandarlampung. "Balai latihan kerja ini hasil sinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ini sangat penting untuk warga yang belum bekerja," katanya. Ia berharap BLK ini dapat memberikan pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Dukungan Kementerian Tenaga Kerja
Pemerintah Kota Bandarlampung juga telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk mendapatkan dukungan dalam pembangunan BLK ini. Dukungan tersebut diharapkan dapat berupa bantuan peralatan dan program pelatihan. "InsyaAllah, nanti akan ada bantuan dari kementerian, baik berupa peralatan maupun program pelatihan. Mereka tahu BLK akan jadi salah satu strategi menekan pengangguran di daerah," ungkap M. Yudhi.
Dukungan dari Kementerian Tenaga Kerja ini akan sangat membantu dalam melengkapi fasilitas dan program pelatihan di BLK. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan BLK Bandarlampung dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kerja sama ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mengurangi angka pengangguran.
Dengan adanya pembangunan BLK ini, diharapkan akan semakin banyak warga Bandarlampung yang memiliki keterampilan dan kesempatan kerja yang lebih baik. Pembangunan BLK ini merupakan langkah strategis Pemkot Bandarlampung dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan BLK ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian di Kota Bandarlampung.
Pembangunan BLK ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Bandarlampung dalam mengatasi masalah pengangguran. Dengan adanya BLK, diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang terampil dan siap kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian daerah.
