Pemkot Cirebon Siapkan Lahan dan Opsi Merger Sekolah untuk Program Sekolah Rakyat
Pemerintah Kota Cirebon menyiapkan lahan dan opsi merger sekolah untuk mendukung program Sekolah Rakyat Kemensos bagi masyarakat miskin, dengan SMP Negeri 18 sebagai lokasi potensial.
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, tengah mempersiapkan langkah konkret untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos). Program yang bertujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu ini mendapat dukungan penuh dari Pemkot Cirebon dengan menyiapkan lahan dan opsi penggabungan sekolah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan SMP Negeri 18 Kota Cirebon sebagai lokasi calon Sekolah Rakyat. Meskipun luas lahan SMP Negeri 18 hanya 6.000 meter persegi, jauh dari syarat ideal dua hektare, keberadaan bangunan yang sudah ada menjadi nilai tambah dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Kemensos. Verifikasi awal telah dilakukan, meskipun belum memenuhi seluruh persyaratan.
Keputusan mengusulkan SMP Negeri 18 didasari beberapa pertimbangan. Jumlah siswa yang terus menurun di sekolah tersebut menjadi faktor penting. Selain itu, lokasi sekolah dinilai strategis secara sosial untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan berasrama. Konsep Sekolah Rakyat yang dirancang dengan sistem asrama, dimana seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan siswa ditanggung negara, sangat relevan dengan kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut.
Opsi Merger dan Lokasi Alternatif
Untuk mendukung rencana pendirian Sekolah Rakyat di SMP Negeri 18, Pemkot Cirebon menyiapkan skenario merger. Jika Sekolah Rakyat terealisasi, siswa SMP Negeri 18 akan dipindahkan ke sekolah terdekat, seperti SMP Negeri 3 atau SMP Negeri 13 Kota Cirebon. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memastikan kelancaran proses pendidikan bagi seluruh siswa.
Selain SMP Negeri 18, Pemkot Cirebon juga mengusulkan alternatif lokasi, yaitu area kolam oksidasi di kawasan CUDP Kesenden. Namun, peluang penggunaan lahan ini dinilai lebih kecil karena belum tersedia bangunan pendukung yang memadai. Pemilihan lokasi tetap mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas program Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat ini menargetkan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan setara bagi mereka yang membutuhkan.
Target Realisasi dan Kesiapan Pemkot
Agus Mulyadi memperkirakan realisasi Sekolah Rakyat di Kota Cirebon baru dapat dilakukan pada tahun ajaran 2026. Hal ini mempertimbangkan prioritas nasional program serupa di daerah lain yang dijadwalkan pada tahun 2025. Pemkot Cirebon akan terus berkoordinasi dengan Kemensos untuk memastikan kesiapan segala aspek, termasuk penyiapan lahan dan infrastruktur pendukung.
Pemkot Cirebon berkomitmen penuh untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Dengan menyiapkan lahan dan opsi merger sekolah, Pemkot Cirebon berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kota Cirebon. Program ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap program Sekolah Rakyat ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Cirebon," ujar Agus Mulyadi.
Selain itu, Pemkot Cirebon juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Sekolah Rakyat ini agar masyarakat memahami dan mendukung program tersebut.
