Pemkot Makassar Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Pulau Terluar
Pemkot Makassar alihkan anggaran efisiensi untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terluar, khususnya di Kecamatan Sangkarrang, guna mengatasi keterbatasan akses listrik dan fasilitas lainnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan, mengambil langkah signifikan dengan mengalihkan anggaran efisiensi untuk program pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, khususnya di Kecamatan Sangkarrang. Keputusan ini diumumkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat membuka Musrenbang RPJMD Makassar 2025-2029 pada Senin lalu. Langkah ini menjawab kebutuhan mendesak akan peningkatan kesejahteraan dan aksesibilitas bagi masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar.
Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dalam rencana efisiensi anggaran tahun 2025. Wali Kota Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa anggaran yang diefisienkan akan dialokasikan untuk infrastruktur prioritas dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Makassar untuk pemerataan pembangunan, menjangkau hingga wilayah terpencil sekalipun.
Musrenbang RPJMD yang diselenggarakan di Lapangan Karebosi juga menekankan transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat. Kehadiran Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Forkopimda, dan DPRD, menunjukkan dukungan penuh terhadap program ini. Langkah efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Efisiensi Anggaran untuk Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan
Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, melainkan juga bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Musrenbang RPJMD, sebagai agenda tahunan, menjadi wadah bagi warga untuk berdiskusi dan menentukan prioritas pembangunan jangka pendek. Partisipasi masyarakat dalam proses ini memastikan bahwa pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan.
Pemkot Makassar menyadari kondisi memprihatinkan di beberapa pulau terluar, salah satunya keterbatasan pasokan listrik yang hanya tersedia 3-4 jam per hari. Kondisi ini menjadi perhatian utama dalam rencana pemerataan pembangunan ke wilayah pulau terluar dan terjauh.
Komitmen Pemkot Makassar untuk pembangunan di wilayah kepulauan sangat nyata. "Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh terus berlanjut. Tahun 2025 kami bertekad untuk mengarahkan anggaran lebih besar ke pembangunan wilayah pulau," tegas Wali Kota Munafri Arifuddin.
Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Pulau-Pulau Terluar
Pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terluar akan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat kepulauan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah pulau dan daratan.
Beberapa program prioritas yang akan dijalankan antara lain peningkatan akses listrik, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal. Semua program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka.
Dengan mengalokasikan anggaran efisiensi untuk pembangunan di pulau-pulau terluar, Pemkot Makassar menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemerataan pembangunan dan kesejahteraan seluruh warganya. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat kepulauan di Kota Makassar.
Melalui Musrenbang RPJMD, Pemkot Makassar melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan pembangunan. Hal ini memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien.
Kesimpulan
Program pengalihan anggaran efisiensi untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Komitmen Pemkot Makassar untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program ini menunjukkan keseriusan dalam membangun daerah kepulauan yang selama ini tertinggal.
