Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Defisit Anggaran Babel: TPP ASN Terancam Dipotong
Defisit Anggaran Babel: TPP ASN Terancam Dipotong

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi defisit anggaran Rp70 miliar dan mengajukan pemotongan TPP ASN sebagai solusi, dengan potongan bervariasi berdasarkan eselon.

Pemprov Babel Maksimalkan Pemutihan Pajak Kendaraan untuk Atasi Defisit Anggaran Rp70 Miliar
Pemprov Babel Maksimalkan Pemutihan Pajak Kendaraan untuk Atasi Defisit Anggaran Rp70 Miliar

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memaksimalkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk mengatasi defisit anggaran Rp70 miliar pada catur wulan I-2025 dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Strategi Pemkab Bekasi Cegah Defisit Anggaran: Antara Efisiensi dan Optimalisasi Pendapatan
Strategi Pemkab Bekasi Cegah Defisit Anggaran: Antara Efisiensi dan Optimalisasi Pendapatan

Pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan strategi efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan pajak untuk mencegah defisit, di tengah kebijakan pemerintah pusat dan tantangan pengelolaan keuangan daerah.

Defisit APBD Babel Capai Rp1,48 Triliun di Triwulan I 2025
Defisit APBD Babel Capai Rp1,48 Triliun di Triwulan I 2025

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami defisit anggaran Rp1,48 triliun di triwulan pertama 2025 akibat belanja yang jauh melampaui pendapatan negara.

Kolaborasi Kemenkeu dan Pemprov Babel Dorong Peningkatan PAD
Kolaborasi Kemenkeu dan Pemprov Babel Dorong Peningkatan PAD

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Keuangan berkolaborasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian daerah, terutama sektor pajak daerah dan pajak burung walet.

Efisiensi Anggaran: Potensi Daerah Jadi Kunci di Era Presiden Prabowo
Efisiensi Anggaran: Potensi Daerah Jadi Kunci di Era Presiden Prabowo

Pemerintah daerah dituntut kreatif dan transparan dalam mengelola anggaran pasca pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, dengan fokus pada potensi daerah dan komunikasi yang baik.

DPRD Pangkalpinang Desak Pemkot Pangkas Kegiatan Seremonial demi Efisiensi Anggaran
DPRD Pangkalpinang Desak Pemkot Pangkas Kegiatan Seremonial demi Efisiensi Anggaran

DPRD Kota Pangkalpinang meminta Pemerintah Kota mengurangi kegiatan seremonial untuk mengatasi defisit anggaran dan mengoptimalkan penggunaan dana untuk program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Pemkot Palangka Raya Jalin Kerja Sama BPK untuk Perkuat Pengelolaan Keuangan
Pemkot Palangka Raya Jalin Kerja Sama BPK untuk Perkuat Pengelolaan Keuangan

Pemkot Palangka Raya berkolaborasi dengan BPK Perwakilan Kalteng untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyelesaian isu aset dan mempertahankan opini WTP.

Utang Banda Aceh: Rp39,8 Miliar, Bukan Rp100 Miliar?
Utang Banda Aceh: Rp39,8 Miliar, Bukan Rp100 Miliar?

Pemerintah Kota Banda Aceh mengklarifikasi bahwa utang pada 2024 hanya sekitar Rp39,8 miliar, bukan Rp100 miliar seperti yang beredar, meskipun proyeksi utang 2025 mencapai Rp86 miliar.

Sumatera Barat Optimalkan PAD di Tengah Keterbatasan Anggaran
Sumatera Barat Optimalkan PAD di Tengah Keterbatasan Anggaran

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya maksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat berbagai strategi, seperti diskon pajak kendaraan, kebijakan TPP ASN, dan optimalisasi aset daerah, guna mengatasi keterbatasan anggaran.

Pemkot Pangkalpinang Cek Ulang Anggaran untuk Efisiensi APBD 2025
Pemkot Pangkalpinang Cek Ulang Anggaran untuk Efisiensi APBD 2025

Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan cek ulang anggaran belanja daerah untuk meningkatkan efisiensi APBD 2025 dan mengatasi defisit keuangan, termasuk kemungkinan efisiensi belanja modal dan perjalanan dinas serta menunggu kepastian bantuan pusat untuk

Pilkada Ulang Bangka Butuh Rp32,6 Miliar, Pemkab Cari Solusi
Pilkada Ulang Bangka Butuh Rp32,6 Miliar, Pemkab Cari Solusi

Pemkab Bangka membutuhkan Rp32,6 miliar untuk pilkada ulang 2025, masih terdapat defisit anggaran yang akan dicari solusinya melalui efisiensi dan bantuan provinsi serta pusat.