Pemkot Surabaya: Efisiensi Anggaran Lebih Dulu Terapkan, Ikuti Instruksi Presiden

Pemkot Surabaya telah lebih dulu menerapkan efisiensi anggaran sejak 2024, bahkan sebelum instruksi Presiden, dengan memangkas ATK, menghapus kegiatan tidak esensial, dan mengoptimalkan teknologi digital, demi kepentingan rakyat.

Surabaya, 8 Februari 2025 - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengklaim telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran jauh sebelum instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi tersebut menekankan efisiensi belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan Pemkot Surabaya telah memulai efisiensi sejak tahun 2024.

Langkah-Langkah Efisiensi Pemkot Surabaya

Salah satu langkah efisiensi yang diambil adalah memangkas anggaran alat tulis kantor (ATK) dan menghapus kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak esensial. "Tahun 2024, saya mengambil kebijakan memotong ATK dan menghapus kegiatan yang tidak penting. Banyak yang bertanya-tanya, 'Wali Kota Surabaya ini model apa?' Tapi hari ini, ternyata kebijakan yang sama juga diterapkan di kementerian," ungkap Eri Cahyadi dalam keterangannya di Surabaya, Sabtu lalu. Kebijakan ini bahkan mendapat dukungan dari pemerintah pusat yang juga menerapkan pemotongan anggaran ATK hingga 90 persen.

Di tahun 2025, Pemkot Surabaya meningkatkan efisiensi anggaran ATK dari 20 persen menjadi 30 persen. Lebih lanjut, Pemkot Surabaya juga mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk mengurangi ketergantungan pada ATK konvensional. "Kalau ATK bisa menggunakan gawai kenapa harus pakai ATK, sehingga (anggaran) untuk ATK itu kami potong," jelas Eri Cahyadi.

Langkah efisiensi lainnya termasuk penghapusan anggaran untuk kunjungan kerja, terutama perjalanan dinas ke luar negeri. Hal ini sejalan dengan langkah efisiensi pemerintah pusat yang juga mengurangi kegiatan seremonial yang dianggap tidak bermanfaat secara signifikan. "Saya bersyukur dengan kebijakan ini. Saat saya menerapkan efisiensi tahun 2024, banyak yang mengkritik. Tapi, sekarang kebijakan serupa diambil oleh Presiden, yang membuktikan bahwa langkah yang kami ambil tidak salah. Semua ini dilakukan demi kepentingan rakyat," tambahnya.

Dampak Efisiensi terhadap Belanja Pegawai

Wali Kota Eri Cahyadi memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya. "Gaji dan tunjangan sudah diatur dalam peraturan pemerintah, jadi tidak akan berkurang. Namun, tunjangan berbasis kinerja bisa menurun jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun. Jika PAD turun, dinas penghasil PAD juga seharusnya mengalami penyesuaian dalam tambahan penghasilan pegawai (TPP)," tegasnya.

Dengan demikian, Pemkot Surabaya telah menunjukkan komitmennya dalam menerapkan efisiensi anggaran. Langkah-langkah yang diambil tidak hanya sejalan dengan arahan pemerintah pusat, tetapi juga menunjukkan prioritas Pemkot Surabaya dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Kesimpulan

Penerapan efisiensi anggaran oleh Pemkot Surabaya membuktikan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan bijak. Meskipun sempat menuai kritik, kebijakan ini terbukti sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan berdampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengoptimalkan teknologi dan memangkas anggaran yang tidak esensial, Pemkot Surabaya menunjukkan contoh baik dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.