Pemprov Jabar Beri Beasiswa untuk Keluarga Ber-KB, Mendukbangga Apresiasi Sinergi Lintas Sektor

Mendukbangga mengapresiasi kebijakan Pemprov Jabar yang memberikan beasiswa kepada keluarga ber-KB, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk pengendalian penduduk dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang memberikan beasiswa kepada keluarga yang telah memasang alat kontrasepsi atau ber-KB. Apresiasi ini disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta pada Selasa, 29 April. Wihaji juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan pengendalian penduduk yang optimal.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 di Bandung pada Senin, 28 April, Wihaji menyatakan dukungan penuh terhadap deklarasi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, terkait pemberian beasiswa tersebut. Ia menegaskan, "Peran Kemendukbangga/BKKBN dalam menekan pengendalian penduduk hanya melalui metode kontrasepsi. Oleh karena itu, pengendalian penduduk membutuhkan sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga di pusat hingga desa."

Selain memberikan apresiasi, Wihaji juga turut menandatangani 'Deklarasi Jawa Barat Istimewa', yang menekankan komitmen Jawa Barat dalam mewujudkan desa dan kelurahan tanpa kematian ibu dan bayi, serta mencegah angka stunting baru. Deklarasi ini menggarisbawahi pentingnya gotong royong dan kerja sama dalam mencapai tujuan tersebut.

Dukungan Mendukbangga terhadap Program Pemprov Jabar

Mendukbangga memaparkan sejumlah program unggulan atau quick wins Kemendukbangga yang relevan dengan pembangunan desa, di antaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), AI-SuperApps tentang Keluarga, dan Lansia Berdaya (Sidaya). Program-program ini dijalankan melalui integrasi program, sinergisitas, dan kolaborasi, dengan tujuan akhir terwujudnya Kampung Keluarga Bangga.

Wihaji menjelaskan, "Program yang ditawarkan oleh Kemendukbangga ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan berkaitan dengan Asta Cita keenam, yaitu membangun dari desa, dan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan." Ia juga menekankan pentingnya peran program-program ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.

Wihaji juga menyoroti keberhasilan 15 kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah mencapai Angka Kelahiran Total (TFR) 2,03 pada tahun 2024. Angka ini berada di bawah angka replacement level, menunjukkan kondisi jumlah anggota keluarga yang baik dan sejalan dengan kualitasnya. Prestasi ini menunjukkan dampak positif dari program-program pengendalian penduduk yang telah dijalankan.

Bonus Demografi dan Peran Pemerintah Daerah

Lebih lanjut, Wihaji membahas bonus demografi dan dampaknya terhadap akumulasi aset serta peningkatan angka harapan hidup. Ia menjelaskan, "Skenario proyeksi berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 dengan TFR 2,1 pada tahun 2025 menghasilkan fase periode bonus demografi yang lebih panjang dibandingkan dengan hasil proyeksi berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015. Jendela kesempatan untuk meraih bonus tersebut lebih cepat, tetapi periodenya lebih pendek meskipun rasio ketergantungannya lebih menguntungkan." Hal ini menekankan pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi secara efektif.

Wihaji mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, mulai dari camat hingga lurah di Jawa Barat, untuk bersinergi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kerja sama dan kolaborasi antar berbagai tingkatan pemerintahan sangat krusial dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Inisiatif Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan bahwa Pemprov Jabar akan memberikan bantuan kepada 150 ribu keluarga penerima jaringan listrik baru. Anak-anak dari keluarga tersebut akan menerima beasiswa jika orang tua mereka, khususnya ayah, memutuskan untuk ber-KB.

Dedi Mulyadi menjelaskan alasan di balik kebijakan ini: "Mengapa saya menuntut penerima bantuan ber-KB dan yang ber-KB yaitu laki-laki? Karena jangan membebani reproduksi hanya pada perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi, tetapi harus laki-lakinya juga karena perempuan sering mengalami masalah." Pernyataan ini menekankan pentingnya peran aktif laki-laki dalam merencanakan keluarga.

Inisiatif Pemprov Jabar ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung program Keluarga Berencana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.