Penarikan AS dari JETP Tak Pengaruhi Komitmen Dana Negara Lain: Menko Airlangga
Penarikan Amerika Serikat dari Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) dipastikan tidak akan memengaruhi komitmen pendanaan dari sembilan negara anggota lainnya untuk mendukung target emisi nol bersih Indonesia.
Jakarta, 24 Maret 2025 - Pengumuman penarikan Amerika Serikat dari Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) telah mengejutkan banyak pihak. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan pernyataan yang menenangkan. Beliau memastikan bahwa keputusan tersebut tidak akan berdampak pada komitmen pendanaan dari sembilan negara anggota lainnya yang telah tergabung dalam inisiatif penting ini untuk membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi.
Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris, dan selanjutnya dari JETP pada 5 Maret 2025, berdasarkan keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran akan nasib proyek-proyek energi bersih yang tengah berjalan di Indonesia. Namun, Menko Airlangga memberikan jaminan bahwa komitmen pendanaan negara-negara lain tetap kuat.
"Penarikan Amerika dari Perjanjian Paris dan juga JETP tidak mengurangi komitmen sembilan negara lain untuk mendukung emisi nol bersih di Indonesia. Jadi, tidak ada perubahan dari situ," tegas Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin.
Kepemimpinan JETP dan Proyek-Proyek yang Terdampak
Saat ini, kepemimpinan program JETP telah dialihkan ke Jerman dan Jepang. Negara-negara anggota lainnya terdiri dari Denmark, Inggris, Italia, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa. Negara-negara ini tergabung dalam Kelompok Mitra Internasional (IPG) dan bertujuan untuk membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar US$1,1 miliar. Sembilan proyek telah menerima pendanaan melalui pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya telah menerima hibah senilai US$233 juta. Keberhasilan program ini menunjukkan komitmen nyata dari negara-negara mitra dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia.
"Di antaranya, Muara Laboh di Sumatra Barat merupakan program untuk energi panas bumi dan diharapkan beroperasi pada tahun 2027," jelas Hartarto saat merinci proyek-proyek yang telah menerima dukungan pendanaan. "Ada juga beberapa proyek lain yang sedang dalam tahap pengembangan, baik fotovoltaik seperti di Saguling, dan juga beberapa proyek lain seperti dekarbonisasi atau penghapusan bertahap pembangkit listrik Cirebon," tambahnya.
Jaminan Pendanaan dan Masa Depan JETP
IPG juga telah mengamankan jaminan senilai US$1 miliar melalui Jaminan Bank Pembangunan Multilateral (MDB) untuk mempercepat implementasi proyek-proyek transisi energi bersih. Jaminan ini memberikan kepastian dan mengurangi risiko bagi investor, sehingga diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dalam proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia.
Meskipun Amerika Serikat telah menarik diri, komitmen negara-negara anggota JETP lainnya tetap teguh. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi internasional untuk mengatasi perubahan iklim tetap kuat dan Indonesia dapat terus melanjutkan upaya untuk mencapai target pengurangan emisinya. Keberhasilan proyek-proyek yang telah berjalan dan jaminan pendanaan yang telah diperoleh menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut.
Ke depannya, kolaborasi yang erat antara pemerintah Indonesia dan negara-negara mitra dalam JETP akan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan proyek-proyek transisi energi bersih. Dengan dukungan pendanaan yang memadai dan komitmen yang kuat, Indonesia diharapkan dapat mencapai target pengurangan emisinya dan berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.
